MERAUKE- Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Papua telah melaksakan penilaian pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
Kabag Organisasi Setda Kabupaten Merauke, Yoseph Gebze, SH, LLM mengungkapkan, ada lima OPD yang menjadi sasaran dan sekaligus mewakili seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Merauke dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.
Kelima OPD tersebut adalah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Merauke, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Puskesmas Kelapa Lima. ‘’Penilaian dilakukan sekitar 2 minggu lalu dan kita masih menunggu hasil penilaian seperti apa,’’ kata Yoseph Gebze.
Terhadap pelayanan publik, jelas dia, ada 8 standar pelayanan publik yang dimulai dengan kebijakan terkait dengan pelayanan, lalu SOP asudah ada atau tidak. ‘’OPD kita ini sebenarnya rata-rata sudah memiliki SOP. Cuma pertanyaannya apakah SOP itu dipedomani dalam melaksanakan kegiatan atau tidak. Itu menjadi penilaian,’’ terangnya.
Ombudsman kata Yoseph Gebze, turun langsung ke-5 OPD tersebut untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan standar-standar pelayanan yang ditetapkan setiap OPD. ‘’Kita juga harapkan hasil penilaian itu baik. Contohnya di PTSP kalau kita datang kita bisa lihat ada alur pelayanan, sehingga ketika ada masyarakat yang ada datang bertanya mau mendapatkan pelayanan seperti apa. Langsung isa diarahkan sehingga masyarakat tidak kesuitan. Karena itu hak masyarakat untuik mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan publik,’’ katanya. (ulo/tho)
MERAUKE- Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Papua telah melaksakan penilaian pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
Kabag Organisasi Setda Kabupaten Merauke, Yoseph Gebze, SH, LLM mengungkapkan, ada lima OPD yang menjadi sasaran dan sekaligus mewakili seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Merauke dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.
Kelima OPD tersebut adalah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Merauke, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Puskesmas Kelapa Lima. ‘’Penilaian dilakukan sekitar 2 minggu lalu dan kita masih menunggu hasil penilaian seperti apa,’’ kata Yoseph Gebze.
Terhadap pelayanan publik, jelas dia, ada 8 standar pelayanan publik yang dimulai dengan kebijakan terkait dengan pelayanan, lalu SOP asudah ada atau tidak. ‘’OPD kita ini sebenarnya rata-rata sudah memiliki SOP. Cuma pertanyaannya apakah SOP itu dipedomani dalam melaksanakan kegiatan atau tidak. Itu menjadi penilaian,’’ terangnya.
Ombudsman kata Yoseph Gebze, turun langsung ke-5 OPD tersebut untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan standar-standar pelayanan yang ditetapkan setiap OPD. ‘’Kita juga harapkan hasil penilaian itu baik. Contohnya di PTSP kalau kita datang kita bisa lihat ada alur pelayanan, sehingga ketika ada masyarakat yang ada datang bertanya mau mendapatkan pelayanan seperti apa. Langsung isa diarahkan sehingga masyarakat tidak kesuitan. Karena itu hak masyarakat untuik mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan publik,’’ katanya. (ulo/tho)
