MERAUKE- Kendati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke telah bersedia menghibahkan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pelaksanaan pemerintahan Provinsi Papua Selatan, namun hibah dana tersebut baru akan dianggarkan dalam APBD 2023.
‘’Untuk hibah sebesar Rp 20 miliar belum dialokasikan pada APBD perubahan. Tapi nanti di APBD induk 2023 baru dialokasikan,’’ kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Merauke di sela-sela sidang APBD perubahan 2022, Jumat (16/9).
Sekda Ruslan menjelaskan, hibah dana yang akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Papua Selatan tersebut merupakan komitmen dari 4 kabupaten yang akan menjadi wilayah dari PPS di tahun 2023 mendatang. Dimana untuk Kabupaten Merauke akan menghibahkan dana dari APBDnya sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan 3 kabupaten lainnya yakni Boven Digoel, Mappi dan Asmat masing-masing akan menghibahkan dananya Rp 10 miliar.
Kendati baru akan menghibahkan dana Rp 20 miliar di tahun 2023 mendatang, namun lanjut Sekda Ruslan, lewat APBD Perubahan 2022 telah dialokasikan sebagian anggaran untuk operasional dari penjabat gubernur Papua Selatan bila Pj gubernur tersebut dilantik di Oktober sebesar Rp 1 miliar. Tak hanya itu, lanjutnya, juga dialokasikan anggaran untuk peresmian DOB 3 provinsi tersebut apabila dilaksanakan di Merauke.
‘’Tapi kita juga membiayai untuk kebutuhan peralatan kantor gubernur sementara. Kan tidak mungkin kita siapkan kantor gubernur, tapi tidak ada perabotannya. Begitu juga tidak mungkin menyiapkan rumah jabatan gubernur, tapi tidak siapkan perabotannya. Semuanya membutuhkan biaya dan itu kita sudah diskusikan dengan tim,’’ tambahnya. (ulo/tho)
MERAUKE- Kendati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke telah bersedia menghibahkan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk pelaksanaan pemerintahan Provinsi Papua Selatan, namun hibah dana tersebut baru akan dianggarkan dalam APBD 2023.
‘’Untuk hibah sebesar Rp 20 miliar belum dialokasikan pada APBD perubahan. Tapi nanti di APBD induk 2023 baru dialokasikan,’’ kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Merauke di sela-sela sidang APBD perubahan 2022, Jumat (16/9).
Sekda Ruslan menjelaskan, hibah dana yang akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Papua Selatan tersebut merupakan komitmen dari 4 kabupaten yang akan menjadi wilayah dari PPS di tahun 2023 mendatang. Dimana untuk Kabupaten Merauke akan menghibahkan dana dari APBDnya sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan 3 kabupaten lainnya yakni Boven Digoel, Mappi dan Asmat masing-masing akan menghibahkan dananya Rp 10 miliar.
Kendati baru akan menghibahkan dana Rp 20 miliar di tahun 2023 mendatang, namun lanjut Sekda Ruslan, lewat APBD Perubahan 2022 telah dialokasikan sebagian anggaran untuk operasional dari penjabat gubernur Papua Selatan bila Pj gubernur tersebut dilantik di Oktober sebesar Rp 1 miliar. Tak hanya itu, lanjutnya, juga dialokasikan anggaran untuk peresmian DOB 3 provinsi tersebut apabila dilaksanakan di Merauke.
‘’Tapi kita juga membiayai untuk kebutuhan peralatan kantor gubernur sementara. Kan tidak mungkin kita siapkan kantor gubernur, tapi tidak ada perabotannya. Begitu juga tidak mungkin menyiapkan rumah jabatan gubernur, tapi tidak siapkan perabotannya. Semuanya membutuhkan biaya dan itu kita sudah diskusikan dengan tim,’’ tambahnya. (ulo/tho)
