MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan melakukan kerja sama dengan Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) untuk mengangkut para ASN Provinsi Papua Selatan yang bermukim di Kota Merauke ke pusat Pemerintahan Papua Selatan di Salor, Distrik Kurik, Merauke yang berjarak sekitar 62 kilometer.
Menjawab pertanyaan media ini, Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu berharap kerja sama ini dapat dilakukan setelah Perubahan APBD 2026.
‘’Kita harapkan kerja sama dengan DAMRI dapat dilakukan setelah APBD Perubahan 2026,’’ katanya.
Sementara untuk pengadaan bus untuk melayani para ASN yang tidak memiliki kendaraan pribadi tersebut, Sekda Ferdinandus Kainakaimu mengatakan bahwa untuk pengadaan bus tersebut belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran.
‘’Saat ini kita melakukan efisiensi anggaran, dimana sebagian dana kita dipotong sehingga tidak memungkinkan untuk kita melakukan pengadaan bus. Kecuali nanti kalau dana transfer dari pusat kembali normal,’’ jelasnya.
Sekda juga menjelaskan bahwa Pemprov Papua Selatan telah mengalokasikan anggaran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemprov Papua Selatan. Transportasi ke lokasi kerja baru tersebut dialokasikan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disalurkan melalui kupon bensin.
MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan melakukan kerja sama dengan Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) untuk mengangkut para ASN Provinsi Papua Selatan yang bermukim di Kota Merauke ke pusat Pemerintahan Papua Selatan di Salor, Distrik Kurik, Merauke yang berjarak sekitar 62 kilometer.
Menjawab pertanyaan media ini, Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu berharap kerja sama ini dapat dilakukan setelah Perubahan APBD 2026.
‘’Kita harapkan kerja sama dengan DAMRI dapat dilakukan setelah APBD Perubahan 2026,’’ katanya.
Sementara untuk pengadaan bus untuk melayani para ASN yang tidak memiliki kendaraan pribadi tersebut, Sekda Ferdinandus Kainakaimu mengatakan bahwa untuk pengadaan bus tersebut belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran.
‘’Saat ini kita melakukan efisiensi anggaran, dimana sebagian dana kita dipotong sehingga tidak memungkinkan untuk kita melakukan pengadaan bus. Kecuali nanti kalau dana transfer dari pusat kembali normal,’’ jelasnya.
Sekda juga menjelaskan bahwa Pemprov Papua Selatan telah mengalokasikan anggaran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemprov Papua Selatan. Transportasi ke lokasi kerja baru tersebut dialokasikan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disalurkan melalui kupon bensin.
