MERAUKE – Setelah membahas dan menetapkan APBD Perubahan 2022, DPRD Merauke saat ini menunggu untuk menerima draft dan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.
‘’Untuk agenda dewan selanjutnya adalah melakukan pembahasan Rancangan APBD 2023. Kami sudah ingatkan Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan RAPBD 2023. Kita tunggu saja, kapan dilaksanakan dan dieksekusi untuk disidangkan,’’ kata Wakil Ketua I DPRD Merauke, Hj. Almaratus Solikah, S.HI, saat ditemui di Kantor DPRD Merauke, Selasa (11/10) .
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, sesuai dengan tahapannya minimal di November 2022, RAPBD 2023 tersebut sudah mulai dibahas. ‘’Kalau September sulit. Minimal November. Yang penting jangan di Desember,’’ terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan, S.Pd mengatakan, selain materi RAPBD 2023 yang mendesak untuk dibahas, yang tidak kalah pentingnya adalah pembahasan tata ruang berkaitan dengan titik nol atau pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dan infrastruktur perkantoran lainnya.
Sebab, lanjut politisi Golkar ini, pihaknya dari dewan belum mengetahui dimana letak pembangunan pembangunan kantor gubernur Papua Selatan tersebut nanti.
“Kalau dengar cerita, katanya ada di KTM Salor, Kurik. Tapi, secara kedinasan belum ada penyampaikan secara resmi dari pemerintah daerah kepada kami di dewan,’ terangnya. (ulo/tho)
MERAUKE – Setelah membahas dan menetapkan APBD Perubahan 2022, DPRD Merauke saat ini menunggu untuk menerima draft dan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.
‘’Untuk agenda dewan selanjutnya adalah melakukan pembahasan Rancangan APBD 2023. Kami sudah ingatkan Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan RAPBD 2023. Kita tunggu saja, kapan dilaksanakan dan dieksekusi untuk disidangkan,’’ kata Wakil Ketua I DPRD Merauke, Hj. Almaratus Solikah, S.HI, saat ditemui di Kantor DPRD Merauke, Selasa (11/10) .
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, sesuai dengan tahapannya minimal di November 2022, RAPBD 2023 tersebut sudah mulai dibahas. ‘’Kalau September sulit. Minimal November. Yang penting jangan di Desember,’’ terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Merauke, Dominikus Ulukyanan, S.Pd mengatakan, selain materi RAPBD 2023 yang mendesak untuk dibahas, yang tidak kalah pentingnya adalah pembahasan tata ruang berkaitan dengan titik nol atau pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dan infrastruktur perkantoran lainnya.
Sebab, lanjut politisi Golkar ini, pihaknya dari dewan belum mengetahui dimana letak pembangunan pembangunan kantor gubernur Papua Selatan tersebut nanti.
“Kalau dengar cerita, katanya ada di KTM Salor, Kurik. Tapi, secara kedinasan belum ada penyampaikan secara resmi dari pemerintah daerah kepada kami di dewan,’ terangnya. (ulo/tho)
