Karena itu, jelas dia, usulan revisi PP 106 dan 1107 tersebut bisa dilakukan asosiasi bupati dan walikota serta DPR se-Tanah Papua.
‘’Nanti pemerintah provinsi melalui asosiasi gubernur se-Tanah Papua untuk meneruskan ke Menteri Dalam Negeri untuk melakukan perubahan pasal yang mengatur tentang kewenangan di PP 106 dan 107 tahun 2022,’’ pungkasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Karena itu, jelas dia, usulan revisi PP 106 dan 1107 tersebut bisa dilakukan asosiasi bupati dan walikota serta DPR se-Tanah Papua.
‘’Nanti pemerintah provinsi melalui asosiasi gubernur se-Tanah Papua untuk meneruskan ke Menteri Dalam Negeri untuk melakukan perubahan pasal yang mengatur tentang kewenangan di PP 106 dan 107 tahun 2022,’’ pungkasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q