MERAUKE- Proses hukum terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat bupati Merauke mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi I DPR Papua yang juga Sekertaris Barisan Merah Putih Papua Yonas Nussi. Kepada wartawan di Merauke saat menghadiri undangan dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Merauke, Yonas Nussi meminta untuk menghentikan proses hukum yang menyangkut wibawa dan harga diri anak negeri.
‘’Saya mohon hentikan pergerakan hukum menyangkut wibawa dan harga diri anak negeri ini. Dalam rangka bagaimana kita duduk sama-sama dan membicarakan sama-sama dan kebersamaan itulah kita akan menemukan solusi saling memaafkan. Karena itulah ciri khas anak negeri. Kalau ada sesuatu yang dinilai tidak tepat, mari kita sama-sama bicarakan dalam para-para adat. Bukan mengambil-tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat.’’tandas Yonas Nussi.
Yonas Nussi menjelaskan, pihaknya telah mendapat menyampaian keluhan dari anak-anak negeri menyangkut peserta demokrasi, tapi juga beberapa hal prinsip menyangkut pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh pemimpin dalam sistem pemerintahan yang dituakan.
“Ketika disampaikan dan saya cerna dengan baik ada kemungkinan besar ini pernyataan sebenarnya bukan bagian yang merugikan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Saya tegaskan sekali lagi bahwa penyampaian seorang kepala daerah yang adalah anak adat dalam rangka memberikan arahan kepada setiap anak adat yang ada di negeri ini untuk memberikan pilihan yang baik dan bijaksana dalam rangka memberikan penguatan kepada rasa percaya. Kepada siapa dan wajar-wajar saja dilakukan dengan sikap santun dan baik. Saya kira hal ini sebagai biasa dan bukan luar biasa,’’ jelasnya.
‘’Artinya, beliau seorang bupati tapi dia juga seorang anak adat dan anak negeri ini. Jadi wajar dia memberikan perhatian dan peringatan kepada siapa saja dan ini dilakukan dalam rangka memberkan penguatan kepada anak-anak negeri ini untuk menaruh pilihan kepada seorang yang tepat dalam rangka apa yang disuarakan ini dapat memberikan kepercayaan penuh dalam mengantarkan suara rakyat yang cepat dan tepat,’’ lanjutnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan tersebut wajar dan bukan hal luar biasa yang berdampak pada masalah hukum yang nantinya merugikan kita semua. ‘’Artinya kita harus mampu melihat hal yang benar-benar apakah ini merugikan negara. Apakah hal ini merugikan stabilitas negara dan merugikan pembangunan nasional di negeri ini. Ini masalah person dan tidak perlu dibuat sampai menjadi viral dan sebagainya sehingga membuat suasana ini menjadi resah. Saya mau sampaikan kalau rakyat menjadi resah maka stabilitas daerah akan tergganggu,’’pungkasnya. (ulo/tri)
Yonas Nussi ( FOTO : Sulo/Cepos )
MERAUKE- Proses hukum terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang menjerat bupati Merauke mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi I DPR Papua yang juga Sekertaris Barisan Merah Putih Papua Yonas Nussi. Kepada wartawan di Merauke saat menghadiri undangan dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Merauke, Yonas Nussi meminta untuk menghentikan proses hukum yang menyangkut wibawa dan harga diri anak negeri.
‘’Saya mohon hentikan pergerakan hukum menyangkut wibawa dan harga diri anak negeri ini. Dalam rangka bagaimana kita duduk sama-sama dan membicarakan sama-sama dan kebersamaan itulah kita akan menemukan solusi saling memaafkan. Karena itulah ciri khas anak negeri. Kalau ada sesuatu yang dinilai tidak tepat, mari kita sama-sama bicarakan dalam para-para adat. Bukan mengambil-tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat.’’tandas Yonas Nussi.
Yonas Nussi menjelaskan, pihaknya telah mendapat menyampaian keluhan dari anak-anak negeri menyangkut peserta demokrasi, tapi juga beberapa hal prinsip menyangkut pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh pemimpin dalam sistem pemerintahan yang dituakan.
“Ketika disampaikan dan saya cerna dengan baik ada kemungkinan besar ini pernyataan sebenarnya bukan bagian yang merugikan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Saya tegaskan sekali lagi bahwa penyampaian seorang kepala daerah yang adalah anak adat dalam rangka memberikan arahan kepada setiap anak adat yang ada di negeri ini untuk memberikan pilihan yang baik dan bijaksana dalam rangka memberikan penguatan kepada rasa percaya. Kepada siapa dan wajar-wajar saja dilakukan dengan sikap santun dan baik. Saya kira hal ini sebagai biasa dan bukan luar biasa,’’ jelasnya.
‘’Artinya, beliau seorang bupati tapi dia juga seorang anak adat dan anak negeri ini. Jadi wajar dia memberikan perhatian dan peringatan kepada siapa saja dan ini dilakukan dalam rangka memberkan penguatan kepada anak-anak negeri ini untuk menaruh pilihan kepada seorang yang tepat dalam rangka apa yang disuarakan ini dapat memberikan kepercayaan penuh dalam mengantarkan suara rakyat yang cepat dan tepat,’’ lanjutnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan tersebut wajar dan bukan hal luar biasa yang berdampak pada masalah hukum yang nantinya merugikan kita semua. ‘’Artinya kita harus mampu melihat hal yang benar-benar apakah ini merugikan negara. Apakah hal ini merugikan stabilitas negara dan merugikan pembangunan nasional di negeri ini. Ini masalah person dan tidak perlu dibuat sampai menjadi viral dan sebagainya sehingga membuat suasana ini menjadi resah. Saya mau sampaikan kalau rakyat menjadi resah maka stabilitas daerah akan tergganggu,’’pungkasnya. (ulo/tri)
