MERAUKE- Masih banyaknya nelayan Indonesia asal Kabupaten Merauke yang melintas ke PNG secara ilegal, mendorong pemerintah untuk membangun Pos Lintas Batas Terpadu di Kali Torasi, Distrik Sota, Kabupaten Merauke.
Dalam rapat yang digelar Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd mendorong dan menyepakati pembangunan Pos Lintas Batas Terpadu di Kali Torasi.
Ini juga karena Pos Imigrasi yang ada di Kampung Kondo, Distrik Naukenjerai dilaporkan tidak ada lagi masyarakat yang datang melapor ke pos tersebut, meski ada petugas yang ditempatkan di sana.
‘’Ada dua point penting yang dihasilkan dan menjadi kesepakatan kita bersama melalui rapat koordinasi hari ini di Merauke,’’ kata Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara pada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Siti Metrianda Akun, ST, M.Si kepada wartawan, di sela-sela rapat koordinasi tersebut kemarin.
Siti Metrianda mengungkapkan, rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka tindaklanjut rencana kegiatan pasca penembakan nelayan Indonesia di PNG. ‘’Penembakan ini membuat kita tersentak. Kalau penangkapan sudah sering. Tapi, kalau penembakan baru kali ini dan kita harus sikapi dan harus serius terhadap masalah perbatasan kita,’’ tandasnya.
Dikatakan, selain meningkatkan keamanan di perbatasan diantaranya dengan membangun Pos Lintas Batas Terpadu di Kali Torasi tersebut juga masalah pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di perbatasan. (ulo/tho)
MERAUKE- Masih banyaknya nelayan Indonesia asal Kabupaten Merauke yang melintas ke PNG secara ilegal, mendorong pemerintah untuk membangun Pos Lintas Batas Terpadu di Kali Torasi, Distrik Sota, Kabupaten Merauke.
Dalam rapat yang digelar Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd mendorong dan menyepakati pembangunan Pos Lintas Batas Terpadu di Kali Torasi.
Ini juga karena Pos Imigrasi yang ada di Kampung Kondo, Distrik Naukenjerai dilaporkan tidak ada lagi masyarakat yang datang melapor ke pos tersebut, meski ada petugas yang ditempatkan di sana.
‘’Ada dua point penting yang dihasilkan dan menjadi kesepakatan kita bersama melalui rapat koordinasi hari ini di Merauke,’’ kata Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara pada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Siti Metrianda Akun, ST, M.Si kepada wartawan, di sela-sela rapat koordinasi tersebut kemarin.
Siti Metrianda mengungkapkan, rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka tindaklanjut rencana kegiatan pasca penembakan nelayan Indonesia di PNG. ‘’Penembakan ini membuat kita tersentak. Kalau penangkapan sudah sering. Tapi, kalau penembakan baru kali ini dan kita harus sikapi dan harus serius terhadap masalah perbatasan kita,’’ tandasnya.
Dikatakan, selain meningkatkan keamanan di perbatasan diantaranya dengan membangun Pos Lintas Batas Terpadu di Kali Torasi tersebut juga masalah pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di perbatasan. (ulo/tho)
