“Kalau anggarannya dari APBD Provinsi Papua Selatan, tentu pembangunan perkantoran yang meliputi kantor gubernur, DPR, dan MRP Papua Selatan tersebut sudah kita mulai di 2023 kemarin. Karena kita sudah siap tanahnya. Tanahnya sudah ada, pelepasannya sudah ada dan master plannya juga sudah ada. Tapi, karena anggaran perkantoran di pusat pemerintahan tersebut dianggarkan dari kementrian PUPR dan dikoordinasikan langsung oleh BP3UKP yang diketuai Wapres maka kita ini sifatnya menunggu,” katanya
Karena itu, semuanya tergantung dari PUPR kapan memulai pembangunan perkantoran tersebut. Karena akan dilakukan pembangunan secara serentak untuk 3 DOB Provinsi di Papua. “Karena ground breakingnya atau peletakan batu pertamanya juga dilakukan secara serentak oleh wakil presiden. Pembangunannya juga demikian. Jadi kita pada posisi menunggu,” pungkasnya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Kalau anggarannya dari APBD Provinsi Papua Selatan, tentu pembangunan perkantoran yang meliputi kantor gubernur, DPR, dan MRP Papua Selatan tersebut sudah kita mulai di 2023 kemarin. Karena kita sudah siap tanahnya. Tanahnya sudah ada, pelepasannya sudah ada dan master plannya juga sudah ada. Tapi, karena anggaran perkantoran di pusat pemerintahan tersebut dianggarkan dari kementrian PUPR dan dikoordinasikan langsung oleh BP3UKP yang diketuai Wapres maka kita ini sifatnya menunggu,” katanya
Karena itu, semuanya tergantung dari PUPR kapan memulai pembangunan perkantoran tersebut. Karena akan dilakukan pembangunan secara serentak untuk 3 DOB Provinsi di Papua. “Karena ground breakingnya atau peletakan batu pertamanya juga dilakukan secara serentak oleh wakil presiden. Pembangunannya juga demikian. Jadi kita pada posisi menunggu,” pungkasnya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
