Dalam Penyaluran BBM Subsidi
MERAUKE- Pihak Depot Pertamina Merauke dan para penyalur baik SPBU, APMS dan APB Nelayan diminta untuk transparan dalam penyaluran BBM terutama BBM subsidi baik itu Bio Solar maupun premium.
Permintaan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Drs Daniel Pauta mewakili bupati, Kapolres Merauke AKBP Bahara Marpaung, SH dan Danramil Kota Merauke Mayor Inf. Abdul Rahim saat memggelar rapat dengan pihak Pertamina dan para mitra penyalur BBM dari Pertamina di ruang rapat Sekda Kabupaten Merauke, Selasa (5/11).
Permintaan agar pertamina transparan dalam penyaluran BBM tersebut karena sampai sekarang pihak pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke tidak pernah menerima data kuota BBM subsidi untuk Kabupaten Merauke.
Hanya saja, dalam pertemuan yang dipimpin Sekda Drs Daniel Pauta itu, tidak dihadiri Kepala Pertamina Merauke dan hanya diwakilkan. Termasuk pada hari Senin (4/11), DPRD terpaksa membatalkan rencana rapat dengar pendapat dengan Pertamina karena ketidakhadiran Pertamina.
“Saya khawatir dengan ketidakhadiran Pertamina menghadiri undangan Dewan kemarin itu, jangan sampai pertamina dianggap tidak peduli dengan masalah yang terjadi di lapangan sekarang ini,’’ katanya.
Sekda Pauta mengungkapkan, jika ada data yang diberikan oleh pihak Pertamina, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan tambahan kuota ke pemerintah atasan. Karena itu, Sekda Daniel Pauta meminta Tim Saber Pungli untuk mengusut kelangkaan BBM yang terjadi saat ini.
Sebab menurutnya, baru-baru ini saat pihaknya ke Kurik, dan akan membeli Solar di SPBU yang ada di sekitar wilayah tersebut tidak mendapatkan karena BBM Solar habis. Namun di luar SPBU yang jaraknya sekitar 50-100 meter, ada Solar yang dijual dan pihaknya bisa beli sampai 40 liter. “Hal-hal seperti ini yang menjadi pertanyaan kita,’’ jelasnya.
Karena itu, Kapolres AKBP Bahara Marpaung, SH meminta baik pengelola SPBU maupun APMS untuk memberikan data secara tertulis yang diterima dari Pertamina sejak Januari-Oktober berapa yang nantinya akan dicros cek dengan data Pertamina.
“Nanti setelah data-data itu kita dapat dari teman-teman pelaku usaha baru kita cros cek dengan Pertamina. Nanti kita lihat yang Pertamina dapatkan khusus wilayah Merauke. Kemudian kita cek pendistribusian, penyaluran dan pengangkutannya,’’ tandas Kapolres.
Dikatakan Kapolres, jika tidak ada langkah-langkah solusi yang bisa segera dilakukan maka dikhawatirkan masalah antrean panjang ini dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. (ulo/tri)
