KEEROM- Masyarakat adat yang tergabung dalam Komunitas Basis Masyarakat Adat Mum-Yimum dan Yonggwai meminta agar program replanting atau peremajaan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh Koperasi Sawit Ngkawa di Arso PIR II Kabupaten Keerom sementara ditangguhkan atau tidak dilaksanakan.
Sekretaris Komunitas Basis Masyarakat Adat Mum-Yimum dan Yonggwaim Ferdinan Tuamis mengatakan, ada banyak hal yang membuat mereka meminta agar kegiatan peremajaan terhadap kelapa sawit tidak dilaksanakan, karena banyak hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu.
“Sikap yang kami ambil ini bukan menolak adanya peremajaan kelapa sawit, tetapi kami mau masalah kelapa sawit ini dapat diselesaikan secara baik,” katanya melalui siaran pers yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (23/3).
Tuamis mengatakan, penyelesaian masalah peremajaan kelapa sawit ini bukan diselesaikan dengan cara yang berburu-buru, tetapi bagaimana melihat apakah masalah ini sudah diselesaikan atau belum, karena ini dipaksakan dengan alasan segera atau uang kembali ke pusat. Hal ini yang pihaknya tidak mau untuk dilaksanakan.
“Saat ini menjelang pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Keerom, sehingga sebaiknya konsentrasi masyarakat saat ini adalah bagaimana agar pemilukada ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU,” ucapnya.
Tuamis menyatakan, kelapa sawit ini mengandung banyak unsur dan banyak masalah yang belum diselesaikan mulai dari status tanah yang diserahkan oleh leluhur adalah status HGU, masalah pabrik, masalah peremajaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masalah-masalah ini harus diselesaikan secara baik dan yang bisa menyelesaikan adalah bupati yang baru yang bisa dengan tenang membantu menyelesaikan masalah ini.
“Kita harapkan penyelesaian masalah kelapa sawit, termasuk peremajaan ini diselesaikan sesuai pemilukada di Kabupaten Keerom,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuami menyatakan, atas masalah tersebut, maka pihaknya akan mencari jalan keluar, sehingga masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik.
“Ini masalah yang panjang dan memang menjadi rumit dan rawan konflik antara masyarakat adat dan petani sawit, maka hari ini (kemarin-red) saya akan menghadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Keerom melalui dinas terkait untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya. (bet/tri).
