Bupati Merauke: Tidak Menyurutkan Langkah Perjuangan PPS
JAYAPURA-Para mahasiswa Ha-Anim di Jayapura menolak daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Selatan yang rencananya akan ditempatkan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Merauke nantinya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Boven Digoel di Jayapura, Adrianus Netep, menegaskan bahwa pihaknya sebagai mahasiswa menolak DOB Provinsi Papua Selatan (PPS), karena mengingat sumber daya manusia (SDM) di wilayah adat Ha-Anim belum matang dan belum didatakan dengan baik dan benar.
“Harus ada sosialisasi ke masyarakat akar rumput dan juga keputusan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) hanya berasal dari kaum elit politik dan birokrasi tanpa ada musyawarah masyarakat,” tegasnya kepada wartawan di Padang Bulan Abepura, Rabu (4/11).
Senada dengan itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Merauke di Jayapura, Elias Ndiwaen Mahuze, menolak pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS), karena pemekaran hanya menguntungkan para elit politik semata. Apalagi kehadiran pemekaran hanya bernuansa kepentingan politik dibandingkan kesejahteraan masyarakat.
Di tempat yang sama, Ketua Himpunan Mahasiswa Mappi di Kota Jayapura, menyampaikan bahwa keputusan pemerintah mengambil keputusan pemekaran Papua Selatan di Merauke hanya kepentingan elit politik dan bukan atas dasar keinginan masyarakat Papua di wilayah Papua Selatan.
Sementara itu, Ketua Mahasiswa Asmat di Jayapura, Gerald Apokpits, menolak dan tidak terima dengan keputusan pemerintah mengenai DOB Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke, karena ini merupakan keputusan pemerintah sendiri tanpa persetujuan dari masyarakat.
Kendati terjadi pro kontra terhadap rencana pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) namun hal itu tidak akan menyurutkan langkah dari Tim PPS untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Selatan tersebut. Karena perjuangan ini sudah diperjuangkan orang bagian Selatan sejak 17 tahun lalu. Apalagi angin segar terkait pemekaran provinsi tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat.
“Kita akan tetap perjuangkan namanya pemekaran Provinsi Papua Selatan. Adanya pro kontra adalah hal yang biasa dalam sebuah alam demokrasi,’’ kata Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si menjawab adanya penolakan sebagian pihak terkait PPS tersebut, di kantor Bupati Rabu (4/12).
Menurut Bupati Frederikus Gebze, jika pemekaran ini telah terwujud maka yang harus diatur bahwa 80 persen orang asli Papua harus menikmati yang namanya DOB tersebut. “Wajib hukumnya, tidak bisa ditawar oleh siapapun,’’ terangnya.
Kedua, orang asli Papua di Selatan Papua dari 5 kabupaten tersebut diberi kesempatan untuk sekolah menimba ilmu dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan untuk membangun daerah tersebut.‘’Lalu potensi, sumber daya yang ada di daerah itu dengan mendatangkan investor, pengusaha atau siapa saja sebesar-besarnya atau sekitar 80 persen memberikan kemakmuran kepada orang asli Papua. Ini catat dengan baik,’’ katanya.
Kelima, negara lewat 5 bupati di Selatan Papua tersebut untuk pengangkatan dan memberikan kemudahan dan dispensasi, kurang lebih 10.850 OAP siap ditempatkan di CPNS “Disitu kita membuktikan bahwa di sana ada juga anak-anak asli Papua yang siap mengisi. Jadi pertanyaan PPS untuk siapa? saya sudah jawab,’’ tandasnya.
Sementara bagi mereka yang menilai belum layak, bupati menilai bahwa kembali kepada orang yang bersangkutan melihat dari sisi mana. “Silakan saja mereka melihat dari sisi mana. Tapi, kalau kita terus merebut kue atau makanan dari piring yang kecil maka tunggulah ampasnya baru kita rasakan. Maka itu, kita perlu terobosan dan jalan serta masa depan sehingga kita bisa bangun daerah ini,’’ tambahnya. (bet/ulo/tri)
