KEEROM- Meskipun masih dalam suasana libur di jajaran lingkungan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom, tetapi Wakil Bupati Keerom, Piter Gusbager, melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Kwaingga. Sidak ini dilakukan, karena mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan di RSUD tersebut.
Dalam sidak yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Darurat (IRD), Wabup Piter menemukan beberapa para medis, tetapi tidak ada pasien yang dilayani, karena dokter tidak ada di tempat, sehingga tidak melakukan pelayanan. Selanjutnya Wabup Piter melakukan sidak ke ruang inap pria dan anak.
Para pasien rawat inap mengaku bahwa sudah selama 4 hari bahkan ada yang 10 hari, mereka hanya mendapatkan visiting dokter pada awal masuk di RSUD, di hari selanjutnya hingga saat sidak ini belum pernah ada visiting dokter untuk memeriksa mereka lagi.
Tak lama berselang datang Direktur RSUD Kwaingga, dr. Eka Soeci, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Frangklin Uriager, dan beberapa kepala bidang atau bagian di RSUD Kwaingga. Wabup kemudian melakukan pertemuan dengan para pejabat RSUD dan Dinkes setelah itu bertemu dengan para medis di RSUD Kwaingga.
Para medis menyampaikan keluhan mengenai proses seleksi yang dilakukan mendadak dan terkesan tidak transparan. Akibatnya, banyak perawat dan para medis kontrak yang tak dilanjutnya kontraknya. Para medis menyampaikan hal ini secara bergantian dan didengar langsung oleh Wabup.
Atas pengaduan ini, maka Wabup Keerom, Piter memerintahkan kepada Sekretaris Dinas kesehatan yang juga Ketua Panitia seleksi untuk membatalkan proses seleksi yang terkesan mendadak dan tidak transparan tersebut.
“Saya merasa kaget atas banyak masalah ini, saya perintahkan kepada Ketua Panitia dan juga Dinas Kesehatan dalam hal ini Kadinkes untuk memastikan bahwa mulai hari ini (kemarin-red) harus minimal ada 2 atau 3 dokter yang melayani di IRD, sehingga masyarakat atau pasien bisa dilayani,” tegasnya.
Piter, meminta agar proses dan hasil seleksi yang penuh kontradiktif menyebabkan kekisruhan pelayanan di RSUD Kwaingga untuk sementara dibatalkan, sehingga para medis yang tercatat di tahun 2019 tetap bertugas.
“Ini RSUD butuh banyak perawat dan dokter, tapi justru dikurangi tanpa alasan yang jelas. Kalau soal biaya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD, untuk mencarikan jalan bagaimana pelayanan kesehatan harus tetap jalan,” ujarnya.
“Saya akan perintahkan dan memanggil Kadinkes untuk menghadap saya dan menjelaskan duduk perkara masalah ini,” tegasnya. (bet/tri).
