Selain regulasi dan infrastruktur, Mukry juga menyoroti pentingnya penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan yang mumpuni, terutama Orang Asli Papua (OAP). “Tidak lupa juga kita harus siapkan SDM perikanan kita kelola secara baik, sehingga yang mengerjakan urusan sektor perikanan nanti itu adalah orang Asli Papua itu sendiri. Jangan kita sudah bangun semua sarananya tapi yang kerja datang dari luar Papua,” tegas Mukry.
Ia memberikan contoh perubahan paradigma dalam praktik penangkapan ikan. “Misalnya dalam hal pemahaman ikan tangkap, nelayan lokal kita masih menganut sistem Pergi Pagi Pulang Sore. Tapi kalau kita bicara ikan tangkap kelas dunia, itu satu minggu di laut, baru balik. Itu perubahan perilaku, butuh SDM-nya yang baik.”
Namun dia melihat banyak sejumlah fasilitas di PPI ini belum dimaksimalkan secara baik dan optimal, olehnya itu regulasi antara pemerintah pusat, pemprov Papua dan juga Pemerintah Daerah yang memang harus menjadi titik dimana perbaikan itu dimulai, agar kebijakan kedepan bisa lebih menjamin untuk investasi di Papua untuk sektor Perikanan Tangkap.
“PPI Fandoi ini memiliki banyak sekali persoalan, kasarnya kita sebut sebagai Mangkrak. Tidak difungsikan. Bahkan pelabuhannya sudah tidak layak lagi. Padahal potensi perikanan kita cukup besar. Tetapi perlu kita garisbawahi kalau kita memiliki policy dan kebijakan yang sama baik Pemerintah Kabupaten Kota, Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat, kita bisa mendorong ini bisa lebih baik untuk kemakmuran masyarkat Papua, kita harus perbaiki policynya, siapkan SDM-nya baru kita bicara soal infastruktur dan juga investasi dan lainnya,” ungkap Hamadi.
Sementara, Desener Ongge, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR Papua. “Kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor mengapresiasi kunjungan ini. PPI Fandoi memang membutuhkan pembenahan fasilitas untuk menunjang pengembangan sektor perikanan, khususnya di Biak Numfor,” ujar Desener.
Selain regulasi dan infrastruktur, Mukry juga menyoroti pentingnya penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) perikanan yang mumpuni, terutama Orang Asli Papua (OAP). “Tidak lupa juga kita harus siapkan SDM perikanan kita kelola secara baik, sehingga yang mengerjakan urusan sektor perikanan nanti itu adalah orang Asli Papua itu sendiri. Jangan kita sudah bangun semua sarananya tapi yang kerja datang dari luar Papua,” tegas Mukry.
Ia memberikan contoh perubahan paradigma dalam praktik penangkapan ikan. “Misalnya dalam hal pemahaman ikan tangkap, nelayan lokal kita masih menganut sistem Pergi Pagi Pulang Sore. Tapi kalau kita bicara ikan tangkap kelas dunia, itu satu minggu di laut, baru balik. Itu perubahan perilaku, butuh SDM-nya yang baik.”
Namun dia melihat banyak sejumlah fasilitas di PPI ini belum dimaksimalkan secara baik dan optimal, olehnya itu regulasi antara pemerintah pusat, pemprov Papua dan juga Pemerintah Daerah yang memang harus menjadi titik dimana perbaikan itu dimulai, agar kebijakan kedepan bisa lebih menjamin untuk investasi di Papua untuk sektor Perikanan Tangkap.
“PPI Fandoi ini memiliki banyak sekali persoalan, kasarnya kita sebut sebagai Mangkrak. Tidak difungsikan. Bahkan pelabuhannya sudah tidak layak lagi. Padahal potensi perikanan kita cukup besar. Tetapi perlu kita garisbawahi kalau kita memiliki policy dan kebijakan yang sama baik Pemerintah Kabupaten Kota, Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat, kita bisa mendorong ini bisa lebih baik untuk kemakmuran masyarkat Papua, kita harus perbaiki policynya, siapkan SDM-nya baru kita bicara soal infastruktur dan juga investasi dan lainnya,” ungkap Hamadi.
Sementara, Desener Ongge, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR Papua. “Kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor mengapresiasi kunjungan ini. PPI Fandoi memang membutuhkan pembenahan fasilitas untuk menunjang pengembangan sektor perikanan, khususnya di Biak Numfor,” ujar Desener.
