Prestasi lingkungan (seperti penghargaan Adipura) yang dianggap memperkuat posisi fiskal daerah. Keunggulan dalam layanan kesehatan (Universal Health Coverage / UHC) dan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam audit keuangan secara berturut-turut.
Markus Mansnembra juga memaparkan kondisi fiskal Biak Numfor: APBD murni ditetapkan sekitar Rp 1,5 triliun, namun setelah revisi turun menjadi Rp 1,2 triliun. Meskipun demikian, hampir 99 % penerimaan daerah masih sangat tergantung pada dana transfer pusat (TKDD dan Otsus), sementara kontribusi PAD target sekitar Rp 40 miliar baru terealisasi sekitar Rp 17 miliar.
Ia menekankan bahwa keberhasilan di level kampung sangat menentukan keberhasilan kabupaten. Aparat kampung (perangkat kampung) menjadi “ujung tombak” dalam memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel. (il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos