JAYAPURA-Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Nabire dr Andreas Pekey, Sp.B mengungkapkan bahwa dari sejumlah pasien yang berobat ke RSUD Nabire, 50 % diantaranya adalah pasien Kartu Papua Sehat (KPS). Pasien KPS ini berobat gratis selama 1 tahun lebih, tanpa ada dukungan pemasukan dari dana KPS.
“Mereka tidak hanya berasal dari Nabire tetapi juga berasal dari luar Nabire baik Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Teluk Windama,Waropen dan beberapa kabupaten di wilayah tengah Papua.”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (28/5).
Menurut dr Andreas, sebenarnya yang menanggung segala biaya pengobatan pasien KPS ini berasal dari Pemerintah Provinsi, namun hingga 1,5 tahun ini belum ada kucuran dana KPS sama sekali. Di sisi lain tidak ada sumber lain untuk menanggung pasien-pasien KPS.
Lantas dari mana sumber pendanaan untuk membeli obat, bahan habis pakai, oksigen, reagen dan makanan serta kebutuhan lainya untuk melayani pasien-pasien KPS ? “Tidak ada,” ujar dokter alumnus Kedokteran Uncen ini.
Menurutnya, selama ini RSUD Nabire mengelola 50% pendapatan lainnya yang bersumber dari pasien-pasien BPJS/KIS maupun pasien umum/swasta yang bayar langsung. Uang ini yang kami kelola untuk berbagi kebutuhan pelayanan termasuk ke pasien-pasien KPS.
Hal ini ibarat 50 orang yang bekerja untuk kasih makan 100 orang. Sementara yang 50 orang lainya tidak menghasilkan apa-apa. Kondisi seperti ini jika dibiarkan terus, diakui dr Andreas bakal berdampak tidak sehat bagi pelayanan RSUD dalam penyediaan obat-obatan maupun kebutuhan lainya bagi semua pasien.
“Saya berharap Pemda Nabire ataupun Pemda di sekitar Nabire bisa ikut mengatasi masalah pasien-pasien KPS.” ungkap Andreas yang meraih gelar dokter spesialis bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).
Meski dengan kondisi yang ada saat ini, namun dr Andreas mengaku tetap berterima kasih kepada seluruh pasien yang telah menggunakan kartu BPJS/KIS. Sebab, dari pendapatan BPJS/KIS RSUD Nabire dapat membeli obat, BHP (Bahan Habis Pakai), reagen, makanan, oksigen dan kebutuhan operasional untuk pelayanan RSUD Nabire.
Begitu juga kepada, Pemerintah Kabupaten Nabire yang sudah membantu dalam hal gaji, ULP, bayar listrik, air dan kebutuhan lainya yang bersumber dari Pemda meski insentif dan honor pemda telat dianggarkan.
Terimakasih juga ia sampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal pembangunan dan penyediaan alat kesehatan di RSUD Nabire. “Terakhir saya mengajak kita semua untuk berobat mengunakan BPJS/KIS supaya RSUD kita bisa sehat dalam operasional pelayanan.”pungkasnya. (tri)
