MANOKWARI– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat mengantisipasi potensi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi hal terpenting dalam mengoptimalkan langkah mitigasi isu SARA yang bakal terjadi.
“Kami sudah laksanakan beberapa bimbingan teknis bagi personel pengawasan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten,” kata Elias Idie dalam konferensi pers di Manokwari, Selasa.
Ia menuturkan upaya lain yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengantisipasi isu SARA yakni memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan.
Organisasi yang dimaksud seperti Dewan Adat Papua (DAP), Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lainnya guna memperkuat upaya mitigasi sekaligus mewujudkan pemilu damai.
“Bawaslu sedang melakukan identifikasi ormas yang akan diajak kerja sama dalam waktu dekat,” ucap Elias Idie.
Bawaslu menilai bahwa potensi isu SARA mulai bermunculan ketika Komisi Pemilihan Umum Papua Barat menetapkan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024 pada 3 November 2023.
MANOKWARI– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat mengantisipasi potensi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi hal terpenting dalam mengoptimalkan langkah mitigasi isu SARA yang bakal terjadi.
“Kami sudah laksanakan beberapa bimbingan teknis bagi personel pengawasan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten,” kata Elias Idie dalam konferensi pers di Manokwari, Selasa.
Ia menuturkan upaya lain yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengantisipasi isu SARA yakni memperluas kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan.
Organisasi yang dimaksud seperti Dewan Adat Papua (DAP), Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lainnya guna memperkuat upaya mitigasi sekaligus mewujudkan pemilu damai.
“Bawaslu sedang melakukan identifikasi ormas yang akan diajak kerja sama dalam waktu dekat,” ucap Elias Idie.
Bawaslu menilai bahwa potensi isu SARA mulai bermunculan ketika Komisi Pemilihan Umum Papua Barat menetapkan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024 pada 3 November 2023.
