SARMI– Di bawah kepemimpinan Penjabat BupatI Sarmi Markus O Mansnembra, SH MM Kabupaten Sarmi menjadi daerah yang terbuka akan akses informasi dan investasi. Hal ini dilakukan demi mengubah daerah Sarmi sebagai kawasan yang tertinggal menjadi daerah yang maju sama dengan daerah lainnya di pesisir Papua.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Sarmi yang banyak menunjukkan kinerja baru dan hal baru dalam memimpin Sarmi.
Nah, karena itu dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemkab Sarmi bersama lembaga dan organisasi kemasyarakatan Plt Sekda Sarmi mengatakan perlunya transparansi.
“Ya, karena terkait dengan adanya masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk perlu dibenahi beberapa dokumen yang. Kurang terkait dengan penyerahan hibah ini yang kita lakukan seperti ini supaya. Kita lebih mengutamakan transparansi Dalam hal pemberian hibah ini agar masyarakat juga tahu,” ungkapnya.
“Bahwa apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarmi selama ini, kan mungkin sebagian masyarakat tidak mengetahui apa yang sudah kita kerja,” terangnya.
“Makanya hari ini ya kita harus ekspos. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa. Apa yang kita lakukan di Kabupaten Sarmi ini tujuannya adalah untuk membangun Kabupaten Sarmi yang lebih baik. Saya pikir itu harapan dari Pemerintah juga harapan dari masyarakat Kabupaten sarmi secara menyeluruh,” terangnya.
Sekda Sarmi itu menegaskan bahwa mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang datang hal ini akan terus diLakukan sehingga betul-betul apa yang dibuat Pemkab Sarmi dapat menyentuh langsung masyarakat.
 Sementara itu Wakapolres Sarmi Kompol Roberth Hitipeuw mendukung langkah transparansi atau keterbukaan yang dilakukan Pemkab Sarmi. “Saya kira ini bagus sekali, bantuan hibah yang diberikan pemerintah dapat disebarluaskanagar masyarakat tahu dan transparan bahwa pemerintah sudah bekerja dan berbuat untuk masyarakat,” jelasnya.
Dan dana hibah yang diberikan kepada masyarakat dan instansi dapat dikawal, dan dipergunakan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. (humas dan protokoler)
