Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korry Simbolon, menjelaskan bahwa salah satu dampak dari penyesuaian tersebut adalah berkurangnya jumlah penerima manfaat BPJS Kesehatan yang selama ini dibiayai oleh APBD. Dari total 33.057 jiwa penerima manfaat, mendapat rasionalisasi hingga mencapai 19.280 warga.
“Artinya sebanyak 19.280 jiwa tidak lagi, mendapat perlindungan BPJS Kesehatan melalui APBD, dan hanya 13.777 jiwa saja yang dapat terlayani menggunakan dana APBD,”katanya dengan nada serius saat ditemu diruang kerjanya.
Siang itu Korry tengah sibuk melaksanakan rapat mendadak bersama para staf guna membahas kebijakan yang nyaris mempengaruhi ribuan masyarakat Kabupaten Jayapura.
Sebanyak 19.280 jiwa harus dicoret dari daftar pembiayaan.Dengan kebijakan ini, hanya 13.777 warga yang dapat menikmati layanan BPJS Kesehatan gratis melalui APBD.
19.280 peserta ini, kini harus beralih menjadi peserta mandiri dan membayar iuran secara pribadi. Menurut Korry, langkah ini juga sejalan dengan arahan Bupati Jayapura agar penerima manfaat BPJS APBD benar-benar diprioritaskan bagi orang asli Kabupaten Jayapura.
Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya, pembiayaan BPJS Kesehatan untuk puluhan ribu warga tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp 16 miliar pertahun. Besarnya kebutuhan anggaran inilah yang menjadi salah satu alasan utama dilakukan penyesuaian pada tahun 2026.
Meski demikian, Korry mengakui bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat. Hal itu lantaran keputusan tersebut baru saja ditandatangani oleh Bupati Jayapura, sehingga pemerintah daerah masih menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk penyampaian informasi ini ke publik.
Untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah alternatif. Pelayanan kesehatan dasar tetap dapat diakses secara gratis di Rumah Sakit Yowari dengan memanfaatkan dana Otsus.
