Tim Manggala Agni di Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat berupaya memadamkan api yang membakar lahan belum lama ini. (Istimewa)
Tim Manggala Agni di Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat berupaya memadamkan api yang membakar lahan belum lama ini. (Istimewa)
Hingga pertengahan Oktober 2026, lebih dari 200 orang dan 9 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla. Penegakan hukum terhadap pelaku karhutla terus diperketat, dengan 13 korporasi dan 243 orang ditetapkan sebagai tersangka. Penindakan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran terus berulang di sejumlah wilayah Indonesia.
Mirisnya untuk Papua, sepanjang tahun 2026 luasannya lebih luas dari tahun lalu. Kementerian Kehutanan memiliki Sistem Pemantauan Karhutla yang dikenal dengan SiPongi+. Laman web ini salah satunya menyediakan informasi pemantauan titik panas atau hotspot.
Pemantauan hotspot ini menyajikan data dan informasi titik panas secara real-time dan bersumber dari data beberapa satelit, seperti NOAA, Terra/Aqua, dan SNPP. Selain pemantauan hotspot, laman ini juga menyediakan deteksi dini dan pencegahan serta data emisi dan luas terbakar akibat karhutla.
Kementerian Kehutanan merilis angka 202.004,30 ha kebakaran yang terjadi selama Januari–Juli 2026.Jika dibandingkan dengan kebakaran pada 2025, angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 69 persen, yakni seluas 82.791,04 ha. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh kegiatan masyarakat dan perusahaan dalam pembukaan lahan dengan cara membakar hutan karena cara ini mengeluarkan biaya yang murah.
“Kalau bicara dampak sejatinya tak hanya berdampak pada hutan dan ekosistem lingkungan, tetapi berimbas langsung terhadap masyarakat termasuk pada masyarakat adat yang ruang hidupnya bergantung pada alam,” kata Esron Pakpahan, Pembina Masyarakat Peduli Api (MPA) Saka Wanabakti Jayapura dan Instruktur Rescue Saka Wanabakti Papua, Selasa (27/10).
Tim Manggala Agni di Kabupaten Merauke, Papua Selatan saat berupaya memadamkan api yang membakar lahan belum lama ini. (Istimewa)
Hingga pertengahan Oktober 2026, lebih dari 200 orang dan 9 perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla. Penegakan hukum terhadap pelaku karhutla terus diperketat, dengan 13 korporasi dan 243 orang ditetapkan sebagai tersangka. Penindakan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran terus berulang di sejumlah wilayah Indonesia.
Mirisnya untuk Papua, sepanjang tahun 2026 luasannya lebih luas dari tahun lalu. Kementerian Kehutanan memiliki Sistem Pemantauan Karhutla yang dikenal dengan SiPongi+. Laman web ini salah satunya menyediakan informasi pemantauan titik panas atau hotspot.
Pemantauan hotspot ini menyajikan data dan informasi titik panas secara real-time dan bersumber dari data beberapa satelit, seperti NOAA, Terra/Aqua, dan SNPP. Selain pemantauan hotspot, laman ini juga menyediakan deteksi dini dan pencegahan serta data emisi dan luas terbakar akibat karhutla.
Kementerian Kehutanan merilis angka 202.004,30 ha kebakaran yang terjadi selama Januari–Juli 2026.Jika dibandingkan dengan kebakaran pada 2025, angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 69 persen, yakni seluas 82.791,04 ha. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh kegiatan masyarakat dan perusahaan dalam pembukaan lahan dengan cara membakar hutan karena cara ini mengeluarkan biaya yang murah.
“Kalau bicara dampak sejatinya tak hanya berdampak pada hutan dan ekosistem lingkungan, tetapi berimbas langsung terhadap masyarakat termasuk pada masyarakat adat yang ruang hidupnya bergantung pada alam,” kata Esron Pakpahan, Pembina Masyarakat Peduli Api (MPA) Saka Wanabakti Jayapura dan Instruktur Rescue Saka Wanabakti Papua, Selasa (27/10).
