Ngobrol Bareng Kapolresta Jayapura Kota yang Baru DR Victor Mackbon SH, SIK, MH, MSi
Merujuk telegram Kapolri Nomor : ST/747/IV/KEP/2022 tertanggal 13 April 2022, Rabu, 18 Mei kemarin jabatan Kapolresta Jayapura Kota berpindah. Dari pejabat lama Kombes Pol Gustav Urbinas ke AKBP Victor Mackbon. Lantas apa saja komitmen dan konsep kepemimpinan Kapolresta Jayapura yang baru ke depan.
Laporan: Abdel Gamel Naser_Jayapura
Setelah mengikuti proses serah terima jabatan di Mapolda Papua, posisi jabatan Kapolresta secara resmi juga beralih. AKBP Victor Mackbon kini menjabat sebagai Kapolresta menggantikan Kombes Pol Gustav Urbinas yang naik menjadi Dir Propam Polda Papua. Bagi masyarakat Kabupaten Jayapura sejatinya sosok Victor Mackbon tidaklah asing. Pasalnya sebelum menjabat sebagai Wadir Reskrimsus, ia lebih dulu menjabat sebagai Kapolres Jayapura.
Posisi jabatan antara Gustav Urbinas dan Victor Mackbon juga nampaknya saling mengikuti, mengingat setelah Gustav Urbinas bergeser dari jabatan Kapolres Jayapura ke Kapolresta, posisinya di Sentani lantas digantikan oleh Mackbon. Dan sekarang juga terjadi di Polresta.
Iapun memastikan akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan seniornya ini, karena selama menjabat 4 tahun 4 bulan paling tidak ada banyak terobosan yang sudah dilakukan Gustav. Di sini Mackbon juga menyampaikan bahwa sebagai Kapolresta yang baru ia akan menindaklanjuti program yang sifatnya pencegahan dan represif atau penegakan hukum.
Ia sendiri telah menggelar evaluasi dengan seluruh jajaran di Polresta untuk selanjutnya menekankan agar dalam pelayanan lebih mengedepankan langkah kerja cerdas, cermat dan bijak dalam menilai apapun kondisi di lapangan. Anggota Polresta diminta harus bijak dalam melakukan tindakan-tindakan, sebab diyakini akan menjadi sorotan. Ia juga memiliki satu pendekatan lain yakni Kasih.
Mackbon mengakui dengan “KASIH” akan mengalahkan segalanya. Dijelaskan untuk huruf K adalah Kompeten, dimana anggota harus memiliki kemampuan, harus siap diri, siap administrasi, siap operasional dan siap siaga. Kompetensi harus terus dilatih secara berulang.
Untuk ialah akuntabilitas, dimana semua pihak harus bisa bertanggung jawab, yang akan diterapkan terlebih dahulu di internal baru kemudian eksternal dengan mempublikasikan kinerja Kepolisian karena merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“S untuk Sinergitas, hal tersebut merupakan harga mati, baik internal maupun eksternal yakni terhadap para tokoh-tokoh dari berbagai elemen masyarakat. Lalu huruf I untuk Inovatif yang artinya kerja yang luar biasa, hal yang kecil yang dikerjakan harus membawa dampak yang besar baik untuk kesatuan maupun masyarakat tentunya dan saya meminta setiap anggota harus bisa berinovasi, jangan begitu begitu saja,” jelas Mackbon di Jayapura pekan kemarin.
Polisi kata dia tidak bisa berbuat apa-apa jika tak bersinergi dengan yang lain. Para tokoh, lembaga masyarakat dan lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah H yaitu Humanis, dimana dalam melayani dan bertindak harus dengan Humanis. “Ketuklah maka akan kubuka, mintalah akan kuberikan dan pimpinan hingga anggota harus mematuhi hak asasi seseorang. Tidak bisa berbuat semaunya. Fokus dalam bekerja dan tidak keluar dari koridor Program Prioritas Kapolri dan Komitmennya serta Road Map Transformasi Polri, simple,” bebernya.
Lalu prinsip pemolisian yang ditanamkan oleh AKBP Victor Mackbon adalah Polisi Pengayom, Pelindung, Pelayan, Penolong dan Sahabat Masyarakat. Karenanya tepat kiranya jika mengedepankan aspek humanis dalam bertindak. Polisi juga sebagai edukator dan problem solver bagi masyarakat dimana jika ada persoalan di tengah masyarakat, dengan kehadiran polisi persoalan tersebut seharusnya bisa dipecahkan. Satu yang tak kalah penting kata yang pernah menjadi komandan Paskibraka 17 Agustus tahun 2010 ini adalah Polisi berperan dalam meningkatkan penghargaan terhadap HAM serta membangun iklim demokrasi.
“Saya akan lanjutkan kebijakan dan cara bertindak Kapolresta yang lama dengan dikemas melalui inventarisir program capaian, kendala, dan langkah percepatan untuk dapat maksimalkan capaian target pastinya,” tegasnya.
Ia menginginkan Polisi berorientasi pada pemecahan masalah dalam melakukan pemolisian dengan mengedepankan upaya pencegahan kejahatan berupa pemberian imbauan, edukasi dan sosialisasi dalam pemeliharaan kamtibmas dengan mengaktifkan lampu biru yang menyala di setiap sudut Kota hingga kampung yang ada di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota
Lalu terkait dengan penanganan demo yang tengah marak terjadi khususnnya dalam masalah DOB dimana semasa kepemimpinan Gustav Urbinas, para pendemo nampaknya dikawal ketat, kata Mackbon demo merupakan hak asasi yang diatur dalam Undang – undang tahun 1998 namun semua ini harus dibangun komunikasi antara demonstrasi dan petugas yang mengamankan.
“Jika ada orang yang menentang atau orang yang menolak, itu hal yang biasa di dalam kehidupan, tugas kami sebagai kepolisian adalah melindungi siapapun pihak itu harus kita lindungi tentunya dengan ada etika namanya aturan. Lalu ada hak orang lain juga yang harus dihormati,” sambungnya.
Di sini pendekatan yang dilakukan opsinya adalah menggandeng para pihak pendemo agar dapat duduk bersama, dengan harapan pihaknya dapat menjadi fasilitator. “Saya juga sampaikan kepada anggota personil kami, bahwa kita punya namanya Polisi Kasih, salah satu bagian dari Polisi Kasih adalah humanis tentunya kita juga harus mengajarkan personil kita agar bekerja dengan humanis,” papar Victor Mackbon.
Diakuinya, salah satu langkah dari humanis adalah membangun komunikasi yang baik dengan para pihak yang akan melakukan demo. “Intinya kita akan fasilitasi para pendemo, hanya saja jika prediksinya menggangu ketertiban umum tentunya ada tahapan-tahapan yang sudah diatur sesuai ketentuan,” tambahnya.
Sementara terkait dengan kasus menonjol saat ini, Mackbon menjelaskan bahwa kasus yang menonjol adalah kasus penganiayaan dan kasus pencurian. Disini tantangan polisi bagaimana bisa berinovasi untuk menekan angka criminal. “Upaya-upaya yang harus dilakukan didalam dinamika masyarakat yaitu polisi harus melakukan upaya pencegahan ketimbang melakukan upaya penegakan hukum,” bebernya. (*/tri)
