Sunday, September 22, 2024
25.7 C
Jayapura

Belum Semua Beraktifitas, Banyak yang Masih Fokus Pelayanan di Kantor Induk 

   Sementara itu beberapa OPD  lainnya terlihat masih sepi, bahkan tidak ada petugas di sana. Begitu juga dengan aktivitas pada stand Kementerian lembaga yang ditempatkan di mall pelayanan terpadu terlihat tampak sepi, tanpa ada pelayanan meskipun ada beberapa petugas yang stand by.

  “Memang stand kita bertambah tetapi pelayanan belum maksimal 100%,  ada beberapa OPD yang sudah ada stand, tetapi belum beraktivitas.  Pelayanan mereka seperti mengeluarkan rekomendasi,” kata penanggung jawab Mall pelayanan Terpadu Kota Jayapura, Filep Hamadi, Kamis (19/9).

   Ada banyak faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya pelayanan di mall pelayanan publik Jayapura itu.  Misalnya pelayanan yang masih dilakukan di kantor dinas dan juga di mall pelayanan terpadu. Menurutnya berdasarkan penjelasan dari beberapa OPD, tempat pelayanan yang ada di MPP itu belum memadai, sehingga pelayanan masih lebih diutamakan di masing-masing kantor dinas.

Baca Juga :  Gara - gara Kalimat "Ko Hati hati e", Roberth Meregang Nyawa

   “Sampai saat ini mungkin terkait dengan administrasi mereka yang belum siap,  karena tempat yang dibawa itu menurut mereka belum memadai yang kita siapkan. Tetapi ya itu pengertian mereka.  Jarak antara pimpinan dan staf yang mengelola MPP,  itu juga belum ada titik temu dari mereka. Mereka belum dapat dia punya model untuk bagaimana menyambungkan di APO dengan kantor otonom di atas,” ujar Filep Hamadi.

   Sementara yang sudah mulai membuka dan melakukan pelayanannya seperti Dinas Perhubungan, Dinas PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DLHK, kemudian dari Polresta Balai POM, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,  imigrasi, Kejari, BNN, PLN, PDAM, Samsat.

   Menurutnya bisa saja pelayanan OPD maksimal di MPP, andaikata pelayanan untuk mengeluarkan rekomendasi dari masing-masing OPD ini tidak lagi membuka loket di kantor dinasnya.  Dengan demikian pemohon atau masyarakat yang  hendak melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan bisa langsung ke MPP.

Baca Juga :  Mengaku Setor Rp 5 Ribu ke Dispenda Lalu Dilarang Berjualan Alasan Perda

    Sama halnya juga hal itu mesti diterapkan pada pelayanan BUMN dan kementerian lembaga yang ada di MPP tersebut. Setiap bulan jika dihitung pelayanannya itu ada sekitar 400-an yang dilakukan dan itu didominasi oleh Disdukcapil Kota Jayapura.

    “Misalnya kita punya teman-teman dari PDAM,  kemudian yang dari Samsat yang biasa keliling dengan mobil.  Demikian juga Polres biasa keliling dengan mobilnya melayani di depan PTC juga untuk pengurusan SIM mungkin dia bisa lebih fokus ke MPP.” ujarnya. (*)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

   Sementara itu beberapa OPD  lainnya terlihat masih sepi, bahkan tidak ada petugas di sana. Begitu juga dengan aktivitas pada stand Kementerian lembaga yang ditempatkan di mall pelayanan terpadu terlihat tampak sepi, tanpa ada pelayanan meskipun ada beberapa petugas yang stand by.

  “Memang stand kita bertambah tetapi pelayanan belum maksimal 100%,  ada beberapa OPD yang sudah ada stand, tetapi belum beraktivitas.  Pelayanan mereka seperti mengeluarkan rekomendasi,” kata penanggung jawab Mall pelayanan Terpadu Kota Jayapura, Filep Hamadi, Kamis (19/9).

   Ada banyak faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya pelayanan di mall pelayanan publik Jayapura itu.  Misalnya pelayanan yang masih dilakukan di kantor dinas dan juga di mall pelayanan terpadu. Menurutnya berdasarkan penjelasan dari beberapa OPD, tempat pelayanan yang ada di MPP itu belum memadai, sehingga pelayanan masih lebih diutamakan di masing-masing kantor dinas.

Baca Juga :  Lokasi Bakau yang Ditimbun Akan Ditanami Kembali

   “Sampai saat ini mungkin terkait dengan administrasi mereka yang belum siap,  karena tempat yang dibawa itu menurut mereka belum memadai yang kita siapkan. Tetapi ya itu pengertian mereka.  Jarak antara pimpinan dan staf yang mengelola MPP,  itu juga belum ada titik temu dari mereka. Mereka belum dapat dia punya model untuk bagaimana menyambungkan di APO dengan kantor otonom di atas,” ujar Filep Hamadi.

   Sementara yang sudah mulai membuka dan melakukan pelayanannya seperti Dinas Perhubungan, Dinas PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DLHK, kemudian dari Polresta Balai POM, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,  imigrasi, Kejari, BNN, PLN, PDAM, Samsat.

   Menurutnya bisa saja pelayanan OPD maksimal di MPP, andaikata pelayanan untuk mengeluarkan rekomendasi dari masing-masing OPD ini tidak lagi membuka loket di kantor dinasnya.  Dengan demikian pemohon atau masyarakat yang  hendak melakukan pengurusan perizinan dan non perizinan bisa langsung ke MPP.

Baca Juga :  Gara - gara Kalimat "Ko Hati hati e", Roberth Meregang Nyawa

    Sama halnya juga hal itu mesti diterapkan pada pelayanan BUMN dan kementerian lembaga yang ada di MPP tersebut. Setiap bulan jika dihitung pelayanannya itu ada sekitar 400-an yang dilakukan dan itu didominasi oleh Disdukcapil Kota Jayapura.

    “Misalnya kita punya teman-teman dari PDAM,  kemudian yang dari Samsat yang biasa keliling dengan mobil.  Demikian juga Polres biasa keliling dengan mobilnya melayani di depan PTC juga untuk pengurusan SIM mungkin dia bisa lebih fokus ke MPP.” ujarnya. (*)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya