Usai “Merantau” Sarles Brabar Kembali Menjabat Kepala Perakilan Bkkbn Papua
Siapa bilang putra Papua hanya bisa jadi pemimpin di Papua? Sosok Sarles Brabar menjadi bukti kemampuan putra Papua untuk menjadi pemimpin di luar Papua. Setelah ‘Merantau” menjadi Kepala Perwakilan Bkkbn di beberapa daerah di luar Papua, kini Sarles Brabar pulang kampung kembali dilantik sebagai Kepala Bkkbn Perwakilan Papua. Seperti apa perjalanan karir dan program strategisnya kedepan?
Laporan: Karolus-Jayapura.
Sejak awal September 2024 Sarles Brabar resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bkkbn Papua menggantikan Kepala Bkkbn lama Nerius Auparai yang sudah purna tugas atau pensiun.
Karir Sarles Barabar di Bkkbn bisa dibilang cukup moncer, dimana memulai bekerja tahun 1994 sebagai Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (KB). Wilayah kerjanya meliputi Kota Jayapura, Skow hingga perbatasan RI-Papua Nugini (PNG)
Setelah berjalan kurang lebih 5 tahun tepatnya 1999, karirnya mulai meningkat dia dipromosikan sebagai pejabat fungsional di Kantor Bkkbn. “Selama di dalam saya dipercaya sebagai kepala seksi, dan kehumasan, jadi sering urus urus wartawan,” ceritanya kepada Cendrawasih pos, Sabtu (14/9).
Karena dianggap pekerjaannya bagus, ia kemudian diangkat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Sejahtera sekaligus menangani masalah Posyandu dan lainnya. Setelah berhasil tangani Bidang Keluarga Sejahtera, Sarles kembali dipromosikan menjabat sebagai Kabid Keluarga.
Tak hanya sampai di situ, tahun 2014 Sarles dipromosikan menjadi Pelaksana Kepala Bkkbn Perwakilan Papua Barat. Setelah dua tahun di Papua Barat, kemudian tahun 2016 dia diangkat menjadi Kepala Perwakilan Bkkbn Papua, sampai tahun 2021. “Jadi waktu masa virus Corono 19, saya masih di Jayapura,” ujarnya.
Karena dianggap berhasil memimpin Bkkbn Papua, Bkkbn Pusat akhirnya memutasikan Sarles ke Bkkbn Perwakilan Maluku. Selama dua tahun disana tepatnya mulai tahun 2021-2023 Sarles memimpin Kantor Bkkbn Provinsi Maluku yang ada di Ambon.
“Saya kira karir saya sudah sampai disitu ternyata tidak, karena tahun 2023 kemarin saya dimutasikan lagi ke Bkkbn Provinsi Bali,” ujarnya.
Di Bkkbn Bali, pria yang kini sudah berambut putih itu, dipercayakan sebagai Kepala Bkkbn selama 1 tahun, sebelum akhirnya pada awal September 2024 kemarin menggantikan Kepala Bkkbn Papua Nerius Auparai yang sudah purna tugas.
“Bagi saya kembali ke Papua ibarat seperti anak rantau yang pulang kampung, sehingga saat dimutasi perasaan sungguh sangat senang,” tuturnya.
Berkaitan dengan program kerja, Bkkbn sendiri telah memiliki program yang sifatnya generik atau program kerja yang sudah melekat dengan lembaga tersebut. Namun untuk sekarang ini, pihaknya fokus pada program priortias negara yang diinsturksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo yaitu upaya pencegahan stunting.
Dikatakan secara jangka waktu kerja, program tersebut mestinya berakhir di tahun 2024. Namun Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali mengangkat masalah tersebut sebagai isu nasional, sehingga dilanjutkan untuk masa kerja 5 tahun ke depan.
Atas dasar itu, maka Bkkbn daerah tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait termasuk juga masyarakat yang ada di daerah. “Karena stunting ini tidak hanya bicara masalah tubuh yang pendek, tapi lebih dari pada itu berkaitan dengan kecerdasan,” jelasnya.
Kecerdasan akan menentukan generasi muda untuk mencapai masa keemasannya di tahun 2024. Karena di tahun itu Indonesia akan masuk pada babak perubahan. Sehingga untuk mencapai target tersebut, maka seluruh pihak harus saling bergandengan tangan membangun generasi muda dari sekarang terlebih khusus anak-anak.
Mereka harus diperhatikan mulai dari usia kehamilan, hingga pada kelahiran sehingga memiliki harapan hidup yang maksimal sesuai target nasional. “Jadi memang isu stunting ini bukan hanya tugas kami di Bkkbn, tapi butuh peran semua pihak,” tandasnya.
Khusus di Papua, program penurunan prevalensi stunting, tidak hanya dapat dikerjakan oleh Bkbbn, tapi butuh kerjasama yang solid terlebih khusus pemerintah daerah. Kepala daerah harus memikirkan masalah kependudukan, karena di dalamnya ada faktor lain yang melekat, salah satunya masalah kesehatan.
Masalah kesehatan akan semakin kompleks, karena didalamnya berbicara tentang stunting, gizi, dan menekan angka kesakitan, serta hal lain yang berkaitan dengan kesehatan. “Kondisi sekarang ini, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah kesehatan, itu terjadi karena orang-orang tidak memperhatikan pola hidup sehat,” bebernya.
Karena masalah stunting sudah menjadi isu nasional, sehingga pemerintah pusat membuka Program khusus yang disebut Pentahelix. Program tersebut melibatkan 5 komponen besar, meliputi Bkkbn, Pemerintah baik pusat maupun daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, Masyarakat dan juga media.
Dari 5 komponen ini masing masing diberikan peran tugas dan tanggung jawab untuk mencapai satu tujuan sama yaitu menggerakan anak anak di Indonensia khususnya di Papua menjadi anak yang sehat dan cerdas.
Dan salah satu program dari Pentahelix tersebut adalah Keluarga Berencana (KB). KB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menekan angka stunting di Papua. Melalui KB bisa menyiapkan ibu yang sehat, ibu yang hamil secara sehat, dan tentunya saat melahirkan dia bisa lahir secara normal, dengan begitu anaknya bisa tumbuh secara sehat dan cerdas.
“Ini merupakan bagian dari pengendalian untuk mencegah anak anak stunting, serta program lain yang digagas untuk menekan angka stunting di Papua,” jelasnya.
Sarles mengharapkan calon kepala daerah baik gubernur maupun Bupati/Walikota di Papua dan DOB, menjadikan isu stunting sebagai program stragetis. Karena ini menyangkut masa depan generasi Papua kedepan.
“Kita harus jadikan isu stunting ini sebagai subjek utama didalam oembangunan, karena ini menyangkut masa depan anak anak kita,” tandasnya.
Adapun kendala sehingga masalah stunting di Papua masih tinggi, salah satunya karena pengelolahan sumber daya alam tidak dilakukan secara maksimal. Hal itu terjadi karena kurangnya keseriusan pemerintah maupun kompenen lain untuk mengelolah SDM yang ada.
“Kita kurang apa, ikan ada, daging ada, makanan seperti umbi-umbian dan lainnya semua ada, hanya saja kendalanya selama ini SDM ini tidak dikelola dengan baik untuk menjadi sumber kebutuhan masyarakat,” bebernya.
Karena itu, dengan kembalinya dia di Bkkbn Papua dia ingin Program Pentahelix dapat digalakan secara maksimal, sehingga semua komponen bergerak maju untik mendorong generasi emas Papua yang lebih baik.
“Saya pernah di Provinsi Bali, disana SDM yang tidak labih banyak dari kita, tapi karena kerjasama mereka solid sehingga masalah stuntingya rendah ini juga yang akan saya lakukan untuk Papua kedepan,” tutup Sarles. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos