“Ada ibu-ibu, mama janda dan juga anak-anak ambil bagian. Mereka menunggu apa saja yang ditampilkan dan kami akui ini sangat positif dengan keatifitas anak muda dan inilah yang diharapkan pemerintah,” jelas Anna.
Menurutnya bicara Heram memang ada beberapa tempat yang perlu direhab untuk mendukung event serupa. Apalagi wilayah Expo selama ini menjadi lokasi yang sering diidentikkan dengan wilayah yang tidak aman, kerap terjadi aksi demo dan juga criminal dan menurut Anna jika Distrik Heram terus dibenahi tentu semua bisa menjadi lebih baik.
“Kalau anak mudanya bergerak saya kira semua bisa,”imbuhnya.
Ditambahkan Kasubdit Penanganan Konflik, Louis Mebri, bahwa pihaknya selaku pemuda di Distrik Heram berupaya menghimpun semua pemuda dalam memeriahkan 17 Agustus dan pentas seni budaya menjadi wujud nyata.
“Ini bagian dari rasa cinta kami terhadap Kota Jayapura dan juga NKRI. Memang masih banyak hal yang perlu digali dan dikembangkan setelah ini. Lalu soal wilayah merah kami ingin Heram mini menjadi tolok ukur dan menjadi etalase bagi kota ini,” tambahnya.
“Dengan semangat kemedekaan kita tetap membina kebersamaan,” bebernya.
Dan terkait aksi demo dihari yang sama, kata Louis mereka bagian dari pemuda Heram dan perlu dirangkul dan dibina. Ideologi adalah satu bagian pikiran dan kami akan terus memupuk rasa cinta terhadap NKRI dan ini moment membangun diri menjadi lebih baik. Sementara di lokasi Makam Theys Eluay di Sentani digelar agenda yang mirip yakni Festival Budaya Merawat Keberagaman, Mempererat Persaudaraan dan Meski Berbeda Namun Satu Indonesia.
Ketua Panitia, John Maurits Suebu mengungkapkan bahwa event ini merupakan putusan para-para adat yang jauh hari disepakati untuk digelar. Kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera ini ia menjalankan keputusan tua-tua adat dan sebagai anak negeri dari Buyakha setelah mendapatkan mandate mencoba menerjemahkan dan menawarkan konsep.
“Contoh tanggal 3 Agustus dan tanggal 15 Agustus kami juga punya rencana dan itu kami lakukan tanpa meminta ijin dari kepolisian karena ini perintah adat kepada kami,”tegas Maurits diakhir kegiatan.
Ia menjelaskan jika perintah dari tua adat adalah menyerahkan alat perang tentu pihaknya tidak berdiri menggelar acara seperti ini melainkan justru langsung perang. Namun karena perintahnya hanya lakukan kegiatan makanya pihaknya melakukan apa yang bisa dilakukan.
“Apalagi kegiatan ini memiliki nilai keberagaman dan kebersamaan. Ketimbang isinya ketakutan maka kami ajak paguyuban dan sanggar untuk sama-sama memeriahkan acara ini,” bebernya.
“Kalaupun bersamaan dengan agenda lain kami pikir kami juga punya catatan akumulasi di wilayah adat Buyahka,” wantinya.
Ia menjelaskan bahwa tahun 2010 terjadi insiden di Yoka, thun 2012 di ampung Harapan dan Netar, akhir tahun 2012 di Yobe dan Kehiran, kemudian tahun 2013-2014 di Doyo dan terjadi pembakaran rumah adat hingga akumulasi digelar musyawarah besar tahun 2024 di Hobong dan kembali ditegaskan. “Maka kami intelektual muda berupaya menggunakan cara-cara yang bermartabat,” ungkap Maurits.
