Iapun mengapresiasi Penjabat Gubernur Papua dimana untuk pertama kali, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua dipercayakan kepada seorang perempuan. Ini bukan sekadar keputusan birokratis, tetapi isyarat kuat bahwa perubahan sedang terjadi. Dan sebagai masyarakat adat, kita ingin memastikan bahwa transisi kepemimpinan ke depan berlangsung dalam situasi yang tertib, sehat, dan bermartabat.
“Lalu dalam catatan saya, pertemuan semacam ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah kepemimpinan di tanah Papua sejak tahun 1962. Seorang Gubernur, dengan kerendahan hati, berkenan memenuhi undangan dan hadir duduk bersama di para-para adat, Obhe Warke, dan para Pimpinan Muspida Provinsi hadir menyatu bersama rakyat, menyatu dengan adat,” imbuhnya.
Awi lantas mengajak semuanya memikirkan lagi soal Papua yang dikatakan kaya, memiliki sumber daya alam melimpah, dan dengan penduduk sedikit seharusnya semua bisa sejahtera. Ia menyebut bahwa mengapa Papua disebut negeri matahari terbit meski pada kenyataannya seolah – olah terbit dari barat. Padahal kodrat langit tidak pernah berubah, matahari selalu terbit dari timur.
Papua tanah paling pertama yang menerima cahaya kehidupan dari sang pencipta. Papua adalah cahaya pertama. Papua adalah hulu kehidupan namun mengapa pembangunan dan perhatian sering kali datang terlambat ke sini? Mengapa Papua yang seharusnya memancarkan sinar justru tertutup awan kebijakan yang lambat dan asing dari akar budaya?
“Ini yang harus direnungkan bersama. Apakah ada yang salah dalam kepemimpinan?,” bebernya. Terkait sosok pemimpin, Awi juga berpesan agar KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan PSU harus dengan jujur, damai, transparan, dan bertanggung jawab. Lalu jangan ada PSU kedua sebab jika terjadi maka rakyat akan curiga ada akrobat politik dan ketidaknetralan penyelenggara, maka negara kembali dirugikan, rakyat dikorbankan dari anggaran yang mestinya bisa dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan.
Lalu pesan lainnya adalah TNI, Polri dan ASN, semua harus netral. Penyelenggara Pemilu harus bermartabat. Jangan bermain-main dengan masa depan bangsa dan generasi penerus di negeri ini. Agama harus jadi pelita. Adat harus jadi penjaga pagar. Agar demokrasi kita tumbuh sebagai pohon yang rindang, bukan sebagai duri di ladang.
Menariknya, dari pertemuan ini Awi juga mengusulkan sesuatu yang tak biasa. Ia meminta dibangunkan patung tokoh. Patung yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dua patung tersebut adalah sosok Gus Dur dan juga Acub Zaenal. “Mewakili masyarakat adat Port Numbay dan seluruh masyarakat adat khususnya di Tanah Tabi, saya mengusulkan satu warisan monumental bagi generasi Papua kini dan esok,” ungkapnya.
Pertama, ia mengusulkan kepada pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk membangun dua patung monumental di jantung Port Numbay – Kota Jayapura, sebagai penghormatan abadi atas dua tokoh besar yang telah menorehkan jejak sejarah penting di Tanah Papua yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Presiden Republik Indonesia ke-4 dan Acub Zaenal.
