Upaya dan Strategi Damri yang Tetap Bertahan Pasca Kenaikan Harga BBM
Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubisdi pada awali September lalu, tak hanya berdampak langsung kepada pendapatan sopir angkutan umum. Namun juga berimbas kepada perusahaan angkutan umum plat merah, Damri, dalam kegiatan operasional sehari-hari. Lantas sejauh mana dampak yang dirasakan?
Laporan: Elfira_Jayapura
Jumat (7/10) siang lalu, sejumlah Bus Damri terlihat sedang terparkir di Pool Damri Perum Damri Cabang Jayapura Divre IV Papua. Lokasinya tepat di belakang Pasar Mama-Mama Papua, Distrik Jayapura Utara. Dari beberapa kendaraan yang terparkir itu, ada yang masih layak digunakan, namun ada juga yang sudah tak layak digunakan.
Seiring dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per September lalu, rupanya Damri turut melakukan penyesuaian tarif angkutan. Misalkan, trayek Jayapura-Sarmi yang sebelumnya Rp 110.000 kini naik menjadi Rp 135 ribu, Jayapura-Betaf dari Rp 110 ribu naik jadi Rp 135 ribu.
Begitu juga dengan trayek lainnya, seperti Jayapura-Bonggo, Jayapura-Boasum, Jayapura-Nimbokrang, Jayapura-Taja, Jayapura-Demta dan jalur lainnya, rata-rata kenaikan tarifnya di kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu dari harga sebelumnya.
Kepala Cabang Perum Damri Jayapura Roberthus Mansoben menyebut pihaknya melayani penumpang saat ini dengan menyesuaikan tarif yang ada.“Kenaikan tarif angkutan umum tergantung jangkauan pelayanan, juga tergantung kilometer trayek, ada yang jauh ada yang dekat,” ucap Roberth yang ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Jumat (7/10).
Adapun pemberlakuan kenaikan tarif Damri sejak September lalu berdasarkan hasil rapat bersama dengan dinas terkait. “Sejauh ini, naiknya tarif angkutan Damri belum berpengaruh terhadap jumlah penumpang,” kata Roberthus.
Kata Roberthus, Damri menjadi bagian dari instansi resmi negara tak lantas larut dalam suasana ikut-ikutan demo saat BBM naik. Justru bus-bus Damri lah yang melakukan antisipasi untuk menangani penumpang, apabila angkutan darat milik swasta melakukan aksi mogok.
“Damri yang melakukan antisipasi untuk menangani apabila angkutan darat milik swasta mogok seperti kejadian kemarin saat sopir angkutan umum mogok. Kita hadir di depan dan menjadi contoh sembari menunggu keputusan SK resmi kenaikan tarif angkutan dari Pemerintah,” ucapnya.
Selain itu, terkait dengan transportasi armada, jika dilihat secara menyeluruh termasuk yang rusak pun, terdapat 25 unit. Seiring dengan berjalannya waktu, maka diusulkan afkir. Tersisa 16 unit yang terkafer sebagai armada Damri saat ini.
Dari 16 unit bus yang dimiliki, sebanyak 12 unit yang disiapkan untuk melayani masyarakat sesuai rute. Sementara empat atau dua unit lainnya untuk mengantisipasi kerusakan seketika.
“Delapan unit bus Damri menjadi prioritas melayani trayek yang ada di pinggiran Kota Jayapura dan tidak boleh terputus, karena itu merupakan pelayanan tetap,” ungkapnya.
Dikatakan, dari 16 unit itu juga tidak semua beroperasi. Dimana armada yang aktif setiap harinya sebanyak 8 unit dengan pelayanan terjauh adalah Kabupaten Sarmi. Untuk upaya perbaikan, Roberth menyampaikan bahwa setiap hari pihaknya terus bekerja dan bus bus Damri yang rusak tidak dibiarkan begitu saja.
“Andai dalam sehari saja kita berhenti untuk melakukan pelayanan, lantas bagaimana dengan warga yang membutuhkan jasa Damri,” ungkapnya.
Ia berharap Pemrintah setempat segera menertibkan operasional bus PON sebagai regenarasi mengantisipasi Bus Damri yang sudah tua.
Harapan lainnya, Kantor Damri harus memiliki Pool untuk parkir dan angkut penumpang yang ada bengkel. Hal ini demi tersistemnya kerja, namun disayangkan tidak sesuai untuk tempat karena tidak ada lantai dan atap. (*/tri)
