Nerius mengatakan selama tahun 2023, TPPS Papua telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting di Papua.
Salah satunya dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membentuk dan melatih Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, Kader KB, dan TP PKK yang berasal dari tiap kampung dan akan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting di Kampung asalnya masing masing.
Bahkan sampai September 2023 mereka telah melatih 17.394 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 29 Kabupaten/Kota di Papua dan 3 DOB. “TPK ini sudah siap melakukan pendampingan terhadap resiko stunting di Papua,” ujarnya.
Hal lain yang dilakukan oleh TPPS Papua selama tahun 2023, mencari penyebab terjadinya kasus stunting, menggali kasus-kasus stunting yang sulit untuk diatasi dan mengidentifikasi risiko terjadinya stunting, di tingkat Kabupaten/Kota di Papua.
“Selain itu Kami juga telah membentuk program Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) di 7 Kabupaten/Kota di Papua induk,” ungkapnya.
Diapun menyampaikan berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting Indonesia adalah 21,6 persen. Hasil studi yang sama menunjukan bahwa di tahun 2022, angka prevalensi stunting Provinsi Papua tercatat berada di angka 34,6 persen di. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat prevalensi stunting Provinsi Papua masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.
“Sementara untuk tahun 2023, ini nanti tunggu hasil laporan dari tim percepatan penanganan stunting di Papua, namun dari informasi sementara yang kami peroleh prevalensi stunting kita tahun 2023 mengalami penurunan,” katanya. (*/tri)
Nerius mengatakan selama tahun 2023, TPPS Papua telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting di Papua.
Salah satunya dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membentuk dan melatih Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, Kader KB, dan TP PKK yang berasal dari tiap kampung dan akan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting di Kampung asalnya masing masing.
Bahkan sampai September 2023 mereka telah melatih 17.394 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 29 Kabupaten/Kota di Papua dan 3 DOB. “TPK ini sudah siap melakukan pendampingan terhadap resiko stunting di Papua,” ujarnya.
Hal lain yang dilakukan oleh TPPS Papua selama tahun 2023, mencari penyebab terjadinya kasus stunting, menggali kasus-kasus stunting yang sulit untuk diatasi dan mengidentifikasi risiko terjadinya stunting, di tingkat Kabupaten/Kota di Papua.
“Selain itu Kami juga telah membentuk program Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) di 7 Kabupaten/Kota di Papua induk,” ungkapnya.
Diapun menyampaikan berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting Indonesia adalah 21,6 persen. Hasil studi yang sama menunjukan bahwa di tahun 2022, angka prevalensi stunting Provinsi Papua tercatat berada di angka 34,6 persen di. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat prevalensi stunting Provinsi Papua masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.
“Sementara untuk tahun 2023, ini nanti tunggu hasil laporan dari tim percepatan penanganan stunting di Papua, namun dari informasi sementara yang kami peroleh prevalensi stunting kita tahun 2023 mengalami penurunan,” katanya. (*/tri)
