Tim ini dibagi tugas untuk menempati Pos jaga setiap malam guna memastikan kondisi cuaca dan lebih intens dilakukan pada saat musim musim hujan. Begitu juga dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), bagian ini yang akan menyampaikan data-data situasi yang terjadi dan mereka juga disiagakan.
“Tugasnya saling sinkron antara tim TRC maupum Pusdalops. TRC ke lapangan apabila terjadinya bencana dan segala macamnya kemudian melaporkan ke Pusdalops. Sehingga dapat diekspos ke BPBD provinsi maupun BNPB,”jelasnya.
Selain itu kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait juga terus dibangun mulai dari Dinas PU, DLH, begitu juga dengan TNI Polri. Misalnya Dinas PU bertugas untuk melakukan pengerukan atau pembersihan saluran-saluran air atau kali yang mengalami pendangkalan sehingga tidak menyebabkan banjir. Pihaknya juga berharap pemerintahan di tingkat terkecil, RT RW bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana dan cara menghadapinya pada saat cuaca ekstrem terjadi.
BPBD juga sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan bencana banjir maupun tanah longsor. Untuk daerah rawan banjir mulai dari Pasar Youtefa, daerah Kotaraja, kawasan SMA 4. Kemudian untuk daerah longsornya ada di Polimak, Angkasa, Waena tetutama daerah lereng yang sudah tidak memiliki pohonnya.
“Jadi untuk penanganan bencana ini tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi semua elemen harus sama-sama, termasuk lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri” bebernya.(*/tri)
Tim ini dibagi tugas untuk menempati Pos jaga setiap malam guna memastikan kondisi cuaca dan lebih intens dilakukan pada saat musim musim hujan. Begitu juga dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), bagian ini yang akan menyampaikan data-data situasi yang terjadi dan mereka juga disiagakan.
“Tugasnya saling sinkron antara tim TRC maupum Pusdalops. TRC ke lapangan apabila terjadinya bencana dan segala macamnya kemudian melaporkan ke Pusdalops. Sehingga dapat diekspos ke BPBD provinsi maupun BNPB,”jelasnya.
Selain itu kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait juga terus dibangun mulai dari Dinas PU, DLH, begitu juga dengan TNI Polri. Misalnya Dinas PU bertugas untuk melakukan pengerukan atau pembersihan saluran-saluran air atau kali yang mengalami pendangkalan sehingga tidak menyebabkan banjir. Pihaknya juga berharap pemerintahan di tingkat terkecil, RT RW bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana dan cara menghadapinya pada saat cuaca ekstrem terjadi.
BPBD juga sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan bencana banjir maupun tanah longsor. Untuk daerah rawan banjir mulai dari Pasar Youtefa, daerah Kotaraja, kawasan SMA 4. Kemudian untuk daerah longsornya ada di Polimak, Angkasa, Waena tetutama daerah lereng yang sudah tidak memiliki pohonnya.
“Jadi untuk penanganan bencana ini tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi semua elemen harus sama-sama, termasuk lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri” bebernya.(*/tri)
