JAYAPURA – Guna mendukung program pemerintah pusat, dalam hal meningkatkan transaksi non tunai bagi pemerintah daerah, ke depan Bank Papua akan meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang menjelaskan, Kartu Kredit Indonesia itu adalah program dari pemerintah, yang akan diberlakukan secara umum, akan tapi saat ini dikembangkan baru segmen pemerintah daerah.
Diakuinya, nantinya KKI ini juga akan dikembangkan untuk masyarakat umum yang berbasis sistem pembayaran. “KKI ini merupakan kartu kredit. Ini dulunya dikenal seperti KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah), tapi sekarang dikembangkan lebih luas yaitu kartu kredit Indonesia segmen pemerintah daerah,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (23/8) kemarin.
Diakuinya, untuk progres KKI, pihaknya sudah bertemu dengan Bank Indonesia, dalam hal ini Bank Papua Tengah melengkapi seluruh persyaratan yang ada.
“Kami akan sampaikan ke Bank Indonesia untuk mendapatkan izin operasional, kalau KKI itu adalah satu program dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang mengharapkan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah dilaksanakan secara non tunai,” terangnya.
KKI ini untuk belanja-belanja daerah dan sebagainya. Diperuntukkan transaksi non tunai dengan menggunakan KKI segmen pemerintah. (ana/ary)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Guna mendukung program pemerintah pusat, dalam hal meningkatkan transaksi non tunai bagi pemerintah daerah, ke depan Bank Papua akan meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang menjelaskan, Kartu Kredit Indonesia itu adalah program dari pemerintah, yang akan diberlakukan secara umum, akan tapi saat ini dikembangkan baru segmen pemerintah daerah.
Diakuinya, nantinya KKI ini juga akan dikembangkan untuk masyarakat umum yang berbasis sistem pembayaran. “KKI ini merupakan kartu kredit. Ini dulunya dikenal seperti KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah), tapi sekarang dikembangkan lebih luas yaitu kartu kredit Indonesia segmen pemerintah daerah,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (23/8) kemarin.
Diakuinya, untuk progres KKI, pihaknya sudah bertemu dengan Bank Indonesia, dalam hal ini Bank Papua Tengah melengkapi seluruh persyaratan yang ada.
“Kami akan sampaikan ke Bank Indonesia untuk mendapatkan izin operasional, kalau KKI itu adalah satu program dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang mengharapkan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah dilaksanakan secara non tunai,” terangnya.
KKI ini untuk belanja-belanja daerah dan sebagainya. Diperuntukkan transaksi non tunai dengan menggunakan KKI segmen pemerintah. (ana/ary)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
