JAYAPURA – Inflasi Papua berada di angka 1,41 persen. Hal ini terungkap saat rapat koordinasi pengendalian inflasi Provinsi Papua dan kabupaten/kota yang digelar di Hotel Aston, Selasa (17/12).
Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo mengatakan komoditas pangan yang berkontribusi pada kenaikan inflasi di Papua, yaitu tomat dan bawang merah. Sedangkan Indikator Perubahan Harga (IPH) Provinsi Papua minggu kedua bulan Desember sebesar 0,82 persen, dimana Kabupaten Biak Numfor memiliki IPH tertinggi sebesar 1,95 persen.
“Untuk menurunkan inflasi diperlukan kolaborasi antara kabupaten/kota, sebab yang melaksanakan semua ini adalah kabupaten/kota. Mereka yang memiliki lahan produktif, selain itu mereka juga memiliki petani,” ucap Walilo.
Menurutnya, Provinsi Papua sifatnya sebatas koordinasi terkait tugas dan tanggung jawab
“Papua saat ini menjadi atensi, sebab inflasi kita berada di 1,41 persen. Namun semua itu ada penyebabnya,” kata Walilo.
Lanjutnya, sesuai arahan presiden pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 9 Desember 2024, bahwa pemerintah daerah perlu memastikan swasembada pangan lokal.
“Salah satu strateginya adalah melakukan gerakan menanam komoditas pangan strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan berjenjang, dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan Pemda pada tingkat kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi,” terangnya.
Menurutnya, pengendalian inflasi daerah sangat ditentukan oleh sinkronisasi dan kolaborasi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholder, dengan memantau secara rutin ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan optimalisasi anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Saya berharap ke depannya TPID provinsi dapat memetakan komoditas pangan unggulan di setiap kabupaten/kota untuk dilakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Yang paling terpenting adalah TPID kabupaten/kota wajib menginput atau melaporkan IPH mingguan pada Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP),” ujarnya.
Sementara itu, untuk menekan angka inflasi. Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar 32 kali pasar murah di beberapa titik di wilayah Jayapura. Pasar murah ini akan menggandeng pihak terkait termasuk Bank Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jeri Agus Yudianto. mengatakan tujuannya untuk menstabilkan harga sembilan bahan pokok (Bapok) di Papua, sekaligus mencegah angka inflasi.
“Sebanyak 32 kali pasar murah yang digelar di beberapa titik di Jayapura diharapkan mampu menekan inflasi Papua,” kata Jeri.
Selain itu lanjut Jeri, Pemprov juga akan memantau pergerakan harga Bapok. Termasuk melakukan sidak. “Masyarakat harus memanfaatkan pasar murah ini, sebab harga barang yang dijual lebih murah dari harga ritel,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
