Moudy Hermawan (FOTO:Yohana//Cepos)
JAYAPURA – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua, Moudy Hermawan menjelaskan, Pendapatan Wilayah Papua mengalami penurunan sebesar Rp 1.655,61 miliar atau tumbuh negatif -34,75% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
“Pendapatan terbesar disumbang oleh Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.362,85 miliar atau berkontribusi sebesar 76,36 persen terhadap total pendapatan negara, “ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (17/6) lalu.
Diakuinya, PNBP mencatatkan angka sebesar Rp360,21 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp94,55 miliar dari tahun sebelumnya (35,59% yoy) .
“Belanja Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp469,78 miliar atau 12,57% (yoy) dibandingkan tahun 2022,” terangnya.
Lanjutnya, kenaikan belanja pada belanja barang sebesar Rp525,01 miliar atau 40,50% (yoy) menjadi faktor utama kenaikan belanja pemerintah pusat. Sedangkan pada belanja modal mengalami penurunan sebesar -8,79%.
“TKD mengalami penurunan sebesar Rp1.234,75 miliar atau turun -7,94% (yoy). Penurunan utamanya terjadi karena penyaluran DAK Fisik yang lebih rendah dan terjadinya penurunan realisasi pada DAU disebabkan adanya penundaan dan pemotongan penyaluran pada beberapa Pemda, ” jelasnya. (ana/ary)
Moudy Hermawan (FOTO:Yohana//Cepos)
JAYAPURA – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua, Moudy Hermawan menjelaskan, Pendapatan Wilayah Papua mengalami penurunan sebesar Rp 1.655,61 miliar atau tumbuh negatif -34,75% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2022.
“Pendapatan terbesar disumbang oleh Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.362,85 miliar atau berkontribusi sebesar 76,36 persen terhadap total pendapatan negara, “ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (17/6) lalu.
Diakuinya, PNBP mencatatkan angka sebesar Rp360,21 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp94,55 miliar dari tahun sebelumnya (35,59% yoy) .
“Belanja Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp469,78 miliar atau 12,57% (yoy) dibandingkan tahun 2022,” terangnya.
Lanjutnya, kenaikan belanja pada belanja barang sebesar Rp525,01 miliar atau 40,50% (yoy) menjadi faktor utama kenaikan belanja pemerintah pusat. Sedangkan pada belanja modal mengalami penurunan sebesar -8,79%.
“TKD mengalami penurunan sebesar Rp1.234,75 miliar atau turun -7,94% (yoy). Penurunan utamanya terjadi karena penyaluran DAK Fisik yang lebih rendah dan terjadinya penurunan realisasi pada DAU disebabkan adanya penundaan dan pemotongan penyaluran pada beberapa Pemda, ” jelasnya. (ana/ary)
