JAYAPURA – Minimnya daya beli masyarakat diprediksi bakal berdampak pada pengurangan karyawan di pelaku usaha ritel modern atau Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK).
Direktur Pusat Studi Pembangunan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Papua Universitas Cenderawasih Papua Prof. Julius Ary Mollet mengatakan, efisiensi anggaran anggaran bisa mempengaruhi daya beli masyarakat.
Julius mencontohkan, ketika pemerintah melakukan efisiensi perjalanan dinas termasuk mengurangi kegiatan di hotel. Maka pihak perhotelan juga akan melakukan penyesuaian, dulunya hotel memesan kebutuhannya di pelaku UMKM namun seiring dengan adanya efisiensi maka dengan sendirinya akan melakukan penyesuaian.
“Dulunya pemasukan hotel bisa mencukupi operasional hotel dan gaji karyawan, namun sekarang pemasukan sedikit seiring dengan okupansi yang menurun. Ini akan berdampak pada PHK, seperti terjadi di beberapa kawasan,” ungkap Julius kepada Cenderawasih Pos, Senin (10/3).
Menurutnya, pemerintah harus menyikapi hal ini. Sebab ketika seseorang tidak memiliki pendapatan tetap akibat di PHK, maka yang bersangkutan bisa melakukan tindakan kriminal.
JAYAPURA – Minimnya daya beli masyarakat diprediksi bakal berdampak pada pengurangan karyawan di pelaku usaha ritel modern atau Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK).
Direktur Pusat Studi Pembangunan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Papua Universitas Cenderawasih Papua Prof. Julius Ary Mollet mengatakan, efisiensi anggaran anggaran bisa mempengaruhi daya beli masyarakat.
Julius mencontohkan, ketika pemerintah melakukan efisiensi perjalanan dinas termasuk mengurangi kegiatan di hotel. Maka pihak perhotelan juga akan melakukan penyesuaian, dulunya hotel memesan kebutuhannya di pelaku UMKM namun seiring dengan adanya efisiensi maka dengan sendirinya akan melakukan penyesuaian.
“Dulunya pemasukan hotel bisa mencukupi operasional hotel dan gaji karyawan, namun sekarang pemasukan sedikit seiring dengan okupansi yang menurun. Ini akan berdampak pada PHK, seperti terjadi di beberapa kawasan,” ungkap Julius kepada Cenderawasih Pos, Senin (10/3).
Menurutnya, pemerintah harus menyikapi hal ini. Sebab ketika seseorang tidak memiliki pendapatan tetap akibat di PHK, maka yang bersangkutan bisa melakukan tindakan kriminal.
