PLN Kembangkan Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi

JAYAPURAĀ  PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meresmikan program pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu.

Program ini merupakan program Energia Baru Terbarukan (EBT) yang juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi dibangun di lahan kritis seluas 100 hektare di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (26/9).

“Program yang melibatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan biomassa untuk co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini tidak hanya meningkatkan penggunaan EBT saja, tetapi juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Darmawan dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Selasa (2/10) kemarin.

Baca Juga :  Pertamina Prediksi akan Terjadi Peningkatan Permintaan BBM dan LPG

Menurutnya, ketersedian pasokan biomassa untuk co-firing menjadi tantangan bagi PLN. Sekarang, dengan kolaborasi dari berbagai pihak, program ini tidak hanya mampu memanfaatkan lahan kritis dan tidak produktif, tapi juga mampu menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan sirkuler.

Diakuinya, guna memastikan kecukupan bahan baku biomassa, dibutuhkan upaya terintegrasi. Untuk itu, PLN mengembangkan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu. Dimana program ini melibatkan masyarakat untuk mengolah lahan kritis menjadi produktif.

ā€œDengan kekuatan kolaborasi, Kementerian Pertanian dan PLN tidak hanya sukses, tetapi juga membawa kesejahteraan dan berkah. Kesuksesan ini akan diduplikasikan di lokasi lainnya, sehingga akan membawa manfaat yang lebih masif lagi,ā€ ternagnya.

Baca Juga :  KM Dobonsolo dan Labobar Akan Diperbantukan di Daerah Barat

Sebelum di Tasikmalaya, program ini telah sukses diimplementasikan di Cilacap dengan luas lahan sebesar 106 hektare dan di Gunungkidul dengan luas 30 hektare.

JAYAPURAĀ  PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meresmikan program pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu.

Program ini merupakan program Energia Baru Terbarukan (EBT) yang juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi dibangun di lahan kritis seluas 100 hektare di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (26/9).

“Program yang melibatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan biomassa untuk co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini tidak hanya meningkatkan penggunaan EBT saja, tetapi juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Darmawan dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Selasa (2/10) kemarin.

Baca Juga :  Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemkab Bakal Gandeng Distributor

Menurutnya, ketersedian pasokan biomassa untuk co-firing menjadi tantangan bagi PLN. Sekarang, dengan kolaborasi dari berbagai pihak, program ini tidak hanya mampu memanfaatkan lahan kritis dan tidak produktif, tapi juga mampu menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan sirkuler.

Diakuinya, guna memastikan kecukupan bahan baku biomassa, dibutuhkan upaya terintegrasi. Untuk itu, PLN mengembangkan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu. Dimana program ini melibatkan masyarakat untuk mengolah lahan kritis menjadi produktif.

ā€œDengan kekuatan kolaborasi, Kementerian Pertanian dan PLN tidak hanya sukses, tetapi juga membawa kesejahteraan dan berkah. Kesuksesan ini akan diduplikasikan di lokasi lainnya, sehingga akan membawa manfaat yang lebih masif lagi,ā€ ternagnya.

Baca Juga :  Dorong Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan Batik Cap

Sebelum di Tasikmalaya, program ini telah sukses diimplementasikan di Cilacap dengan luas lahan sebesar 106 hektare dan di Gunungkidul dengan luas 30 hektare.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya