JAYAPURA-Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cendrawasih, Mesak Iek mengatakan untuk tahun 2025 Pertumbuhan Ekomomi di Tanah Papua bisa lebih baik dari tahun 2024.
Seperti di Papua induk, ada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor jasa sementara untuk Papua Tengah, masih didongkrak dengan sektor pertambangan, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat akan didongkrak dengan sektor pertanian, dan untuk Papua Barat Daya akan tumbuh melalui sektor industri dan pariwisata.
“Selama tahun 2024 kemarin, sektor ini tidak bisa berjalan maksimal karena situasi politik kita masih dalam masa transisi, tapi pasca pilkada serentak kemarin, maka semua bisa dijalankan secara maksimal,” ujarnya, Rabu (1/1) kemarin.
Khusus di Papua induk diharapkan dengan pelantikan kepala daerah definitif, baik gubernur maupun bupati/wali kota bisa mengelola sektor pariwisata. Sebab selama ini pariwisata di Papua belum memberikan dampak yang siginifikan untuk pertumbuhan ekonomi.
Adapun faktor rendahnya distribusi sektor jasa untuk pertumbuhan ekonomi diantaranya biaya yang tinggi, kemudian pengelolahan tempat wisata yang kurang maksimal.
“Seperti contoh nyata di Kota Jayapura, kita lihat di Pantai Hamadi, tidak ada karcis parkir yang resmi dari pemerintah, tarif masuk dan parkir kendaraan tergantung pemilik lahan, kalau seperti ini sudah tentu uangnya tidak untuk pemerintah,” tuturnya.
JAYAPURA-Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cendrawasih, Mesak Iek mengatakan untuk tahun 2025 Pertumbuhan Ekomomi di Tanah Papua bisa lebih baik dari tahun 2024.
Seperti di Papua induk, ada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor jasa sementara untuk Papua Tengah, masih didongkrak dengan sektor pertambangan, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat akan didongkrak dengan sektor pertanian, dan untuk Papua Barat Daya akan tumbuh melalui sektor industri dan pariwisata.
“Selama tahun 2024 kemarin, sektor ini tidak bisa berjalan maksimal karena situasi politik kita masih dalam masa transisi, tapi pasca pilkada serentak kemarin, maka semua bisa dijalankan secara maksimal,” ujarnya, Rabu (1/1) kemarin.
Khusus di Papua induk diharapkan dengan pelantikan kepala daerah definitif, baik gubernur maupun bupati/wali kota bisa mengelola sektor pariwisata. Sebab selama ini pariwisata di Papua belum memberikan dampak yang siginifikan untuk pertumbuhan ekonomi.
Adapun faktor rendahnya distribusi sektor jasa untuk pertumbuhan ekonomi diantaranya biaya yang tinggi, kemudian pengelolahan tempat wisata yang kurang maksimal.
“Seperti contoh nyata di Kota Jayapura, kita lihat di Pantai Hamadi, tidak ada karcis parkir yang resmi dari pemerintah, tarif masuk dan parkir kendaraan tergantung pemilik lahan, kalau seperti ini sudah tentu uangnya tidak untuk pemerintah,” tuturnya.
