Terkait Dua Jenderal Putra Papua yang Dilirik Jokowi
JAYAPURA – Keinginan Presiden Joko Widodo untuk merekrut sosok anak Papua untuk bergabung dalam birokrasi di pemerintahan pusat benar-benar mendapat apresiasi. Dua anggota DPR Papua, Tan Wie Long dan Boy Markus Dawir menganggap sikap presiden ini perlahan-lahan menjawab keraguan masyarakat di Papua terkait apakah anak Papua juga bisa menjabat atau menjadi pejabat selain di Papua. Tinggal bagaimana mengatur waktu agar keinginan tersebut bisa dilaksanakan. Menurut Wakil Ketua Komisi IV Boy Dawir, keinginan presiden diyakini disambut baik oleh banyak pihak.
Kekakuan birokrasi selama ini termasuk koordinasi yang kadang menjadi sandungan antara Papua dan pemerintah pusat dipastikan akan cair ketika anak Papua menempati posisi yang memiliki kolerasi dengan pemerintahan. Hanya saja kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Markas Daerah Papua ini jika menilik situasi terkini Papua maka sebaiknya baik Irjend Pol Paulus Waterpauw maupun Mayjen TNI Herman Asaribab di-stanbykan lebih dulu di Papua untuk memastikan kondisi pemulihan berjalan sesuai harapan.
“Saya pikir mereka (Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Mayjen TNI Herman Asaribab) masih dibutuhkan di Papua. Ini dalam rangka penanganan kamtibmas dan pemulihan situasi sebab mereka bisa memahami psikologis di Papua,” kata Boy Dawir, Rabu (30/10).
Namun jika situasi sudah benar-benar membaik dan ingin menarik para jenderal ini ya silahkan namun pihaknya tetap berharap ditempatkan diposisi yang strategis dan memiliki ruang dan waktu untuk mengurus Papua. Pasalnya jika menempatkan orang lain mengurus Papua kadang sedikit terkendala di komunikasi.
“Jika anak Papua sendiri yang ditempatkan mengurus Papua kami yakin koordinasi dengan pemerintah pusat akan lebih baik. Tapi bukan berarti komunikasi pejabat yang ada selama ini tidak bagus Cuma pasti lebih mengena jika sesama anak Papua,” imbuhnya.
Pemda Papua kata Boy membutuhkan pejabat yang memang konsen mengurus Papua, bukan urus dari Sabang hingga Merauke sebab jika menempatkan orang lain dengan komunikasi yang sudah terbangun bisa-bisa komunikasi putus lagi dan dimulai dari nol.
Boy juga berharap dengan pendekatan kultur budaya yang dilakukan lewat petinggi TNI Polri di tanah Papua ini paling tidak bisa meredak gejolak. Tingga posisi Kapolda Papua Barat yang kembali diisi oleh putra terbaik Papua. “Untuk Pangdam XVIII/Kasuari, Pangdam XVII Cenderawasih dan Polda Papua sudah diisi anak Papua. Tinggal Kapolda Papua Barat ditempatkan anak Papua. Sebab sejak ditempatkan di Papua, situasi keamanan berangsur membaik. Kita perlu mengendalikan situasi melalui pendekatan psikologi dan emosional sesama anak Papua,” tandasnya.
Sementara Tan Wie Long memberi respon positif dari niat presiden ini apalagi menurutnya dua sosok anak Papua yang diincar sudah teruji. Irjen Pol Paulus Waterpauw sudah pernah bertugas di Sumatera Utara sedangkan Mayjen TNI Herman Asaribab sudah pernah menjabat sebagai Pangdam di Kalimantan.
“Tetapi kami berharap jika ini dibutuhkan untuk eselon yang sifatnya ASN kami pikir banyak orang asli Papua yang memiliki jabatan eselon II di Papua yang juga mampu. Ini agar apa yang menjadi harapan pemerintah yang berkaitan dengan pemerataan aparatur juga bisa diberikan kepada mereka dari Papua,” katanya.
Selain itu menjadi penting membangun pemahaman baru bahwa orang Papua juga bisa menjabat di pemerintahan pusat. “Tapi yang jelas kami mendukung karena keduanya sudah teruji dan berpengalaman. Kami tidak memilih karena presiden sudah paham mana yang dibutuhkan dan keduanya tidak akan mengecewakan. Artinya presiden percaya dengan kemampuan keduanya,” imbuh Tan Wie Long. (ade/nat)
