Jika Sekda Didorong Cepat, Seharusnya Wagub juga
JAYAPURA-Di tengah konflik bersenjata di pegunungan Papua, hingga adanya pengungsian akibat konflik yang terjadi, masyarakat Papua membutuhkan sosok Wakil Gubernur Papua pasca ditinggal pergi almarhum Klemen Tinal, pada Mei lalu.
Anggota DPR Papua, Apniel Sani menyampaikan, masyarakat Papua membutuhkan sosok Wagub untuk mendukung gubernur dalam melaksanakan roda pemerintahan di Provinsi Papua.
“Kami menilai dengan adanya kekosongan jabatan wagub, berpengaruh besar dampaknya bagi pembangunan, terutama keamanan di Provinsi Papua,” kata Apniel kepada Cenderawasih Pos, Senin (8/11).
Ia juga meminta kepada partai politik di pusat untuk tidak mempermainkan Papua. Untuk itu, parpol di tingkat pusat dapat segera mengusulkan calon Wagub Papua ke DPRP untuk dipilih dan ditetapkan.
“Kami menilai parpol tidak serius dalam pengusulan calon wagub. Sadar atau tidak, ketidakseriusan itu sangat merugikan masyarakat Papua. Fakta hari ini, masyarakat Papua seperti anak ayam kehilangan induk,” terangnya.
Padahal lanjut Apniel, jika ada wagub maka bisa membantu gubernur untuk mengontrol berbagai pembangunan di Papua. Termasuk, melihat dan menyuarakan berbagai problem, baik itu persoalan sosial politik maupun budaya yang sedang terancam.
“Yang paling penting dapat mengendalikan konflik di berbagai daerah yang sedang terjadi. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Papua belum punya sikap yang jelas untuk menanggapi dan mengontrol masyarakat yang sedang dalam situasi mengungsi. Seperti yang terjadi di berbagai kabupaten di antaranya Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan daerah lainnya,” tuturnya.
Apniel mengaku kecewa, karena pemimpin di Papua belum juga bersuara. Minimal harus ada langkah-langkah untuk menuju pada penyelesaian, agar jangan ada lagi yang menjadi korban.
“Adanya pemerintah adalah untuk memproteksi masyarakat agar tetap dalam keadaan yang aman, damai, nyaman, mendapatkan keadilan yang sama dan untuk untuk menciptakan kesejahteraan bersama,” kata Apniel.
Secara terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua, Iwanggin Sabar Olif meminta pemerintah pusat terutama Kementerian Dalam Negeri untuk segera bersikap. Jika Sekda cepat didorong, maka seharusnya Wagub Papua juga demikian.
“Kursi wagub tidak bisa dikasih kosong seperti ini. Pemerintahan harus jalan, agar masyarakat terlayani. Belum lagi persoalan konflik di Papua terutama di daerah Pegunungan Papua yang harus diselesaikan,” kata Iwanggin.
“Kalau gubernur bisa mendorong penetapan Sekda dengan cepat, harusnya juga bisa mendorong calon wagubnya dengan cepat. Sehingga membantu roda pemerintahan di Papua berjalan baik,” sambungnya.
Lanjutnya, tak boleh kursi Wagub kosong terlalu lama. Pemerintah pusat menurutnya tidak boleh diam saja. Sebab gubernur dan wakil gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di provinsi.
“Kekosongan wagub tidak boleh didiamkan. Mendagri segera mendorongnya. Jangan biarkan Papua dalam konflik yang berujung pada pengungsian masyarakat di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Yang perlu diingat lanjut Iwanggin, yang dinilai bukan soal gubernurnya melainkan pemerintah Indonesia yang tidak melaksanakan tugasnya di Papua dengan baik. Apalagi ada sorotan dari dunia internasional terhadap persoalan yang terjadi di tanah Papua. (fia/nat)
