JAYAPURA–Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara terus menuai pro dan kontra. Kali ini, Partai Golkar Papua angkat bicara dengan menegaskan sikap mendukung pemekaran, namun menilai waktunya belum tepat untuk direalisasikan saat ini.
Ketua DPD Partai Golkar Papua, Mathius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa secara prinsip Golkar tidak menolak pemekaran DOB. Namun, kondisi fiskal Provinsi Papua induk saat ini belum memungkinkan untuk menanggung beban pembentukan provinsi baru.
“Saya sebagai Gubernur mengetahui persis bahwa kondisi keuangan Provinsi Papua tidak baik-baik saja,” ujar Fakhiri, usai rakorda Golkar di Kota Jayapura, Kamis (29/1)
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun setelah itu mengalami penurunan dan ditambah dengan pemekaran tiga DOB baru (Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan) APBD Papua induk kini hanya tersisa sekitar Rp2,03 triliun.
“Kalau kemudian terjadi pemekaran lagi dan dibagi dua, maka anggarannya hanya sekitar Rp600 hingga Rp700 miliar. Sementara gaji pegawai saja hampir Rp990 miliar. Itu berarti kita masih minus sekitar Rp200 miliar,” tegasnya.
Menurut Fakhiri, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan serius sebelum mendorong pemekaran wilayah. Ia mengingatkan agar wacana politik tidak justru menyengsarakan masyarakat Papua.
“Saya berharap orang-orang yang bermain politik jangan ‘menjual jamu’ tetapi justru menyengsarakan masyarakatnya. Ini harus dipikirkan secara cerdas,” katanya.
JAYAPURA–Wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara terus menuai pro dan kontra. Kali ini, Partai Golkar Papua angkat bicara dengan menegaskan sikap mendukung pemekaran, namun menilai waktunya belum tepat untuk direalisasikan saat ini.
Ketua DPD Partai Golkar Papua, Mathius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa secara prinsip Golkar tidak menolak pemekaran DOB. Namun, kondisi fiskal Provinsi Papua induk saat ini belum memungkinkan untuk menanggung beban pembentukan provinsi baru.
“Saya sebagai Gubernur mengetahui persis bahwa kondisi keuangan Provinsi Papua tidak baik-baik saja,” ujar Fakhiri, usai rakorda Golkar di Kota Jayapura, Kamis (29/1)
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun setelah itu mengalami penurunan dan ditambah dengan pemekaran tiga DOB baru (Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan) APBD Papua induk kini hanya tersisa sekitar Rp2,03 triliun.
“Kalau kemudian terjadi pemekaran lagi dan dibagi dua, maka anggarannya hanya sekitar Rp600 hingga Rp700 miliar. Sementara gaji pegawai saja hampir Rp990 miliar. Itu berarti kita masih minus sekitar Rp200 miliar,” tegasnya.
Menurut Fakhiri, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan serius sebelum mendorong pemekaran wilayah. Ia mengingatkan agar wacana politik tidak justru menyengsarakan masyarakat Papua.
“Saya berharap orang-orang yang bermain politik jangan ‘menjual jamu’ tetapi justru menyengsarakan masyarakatnya. Ini harus dipikirkan secara cerdas,” katanya.
