#Kapolda: Tidak Benar Adanya Operasi Pengamanan di Nduga
JAYAPURA- Kepolisian Daerah (Polda) Papua akan menurunkan tim satuan tugas bersama yakni Propam Polda dan Pomdam XVII/Cenderawasih, ke Kabupaten Nduga guna melakukan pemeriksaan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Diturunkannya satuan tugas bersama ini tidak terlepas dari pasca meninggalnya dua orang bernama Sellu Karunggu (18) dan ayahnya bernama Elias Karunggu (34) akibat ditembak oknum TNI di Kabupaten Nduga, pada (18/7).
“Kita akan turunkam tim untuk laksanakan kegiatan pemeriksaan atau kegiatan olah TKP di sana (Nduga-red). Sehingga semuanya transparan dan terbuka,” ucap Kapolda usai acara Focus Group Discussion dengan Tema “Mensejahterakan Masyarakat Papua dalam Bingkai NKRI” di Hotel Aston, Kamis (29/7).
Disinggung terkait apakah dua orang yang tertembak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau bukan, Kapolda menyampaikan pihaknya akan mengecek hal itu. Karena Kepolisian sendiri punya posko di Timika yang dikomandai Kapolres Mimika.
Kapolda juga menyampaikan bahwa tidak benar adanya operasi pengamanan di Kabupaten Nduga. “Tidak ada operasi pengamanan. Tidak benar itu dan tolong diklarifikasi. Apapun yang dilakukan satuan tugas ada bendera Kepolisian,” jelas Kapolda.
Lanjut Kapolda, dalam setiap tindakan, Kepolisian yang dikedepankan. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh satuan harus di bawah kendali. Misalkan dalam beberapa upaya yang dilakukan ada salah prosedur, sebab situasi di lapangan tak ada yang tahu.
“Setiap tindakan yang dilakukan harus di bawah kendali, kita tak pernah tahu situasi di lapangan. Terbukti anggota kami sedang kurvei malah menjadi korban penembakan, sehingga agak susah saya menterjemahkan itu. Makanya perlu pembuktian sehingga kita harus turun ke sana,” paparnya.
Disampaikan, hingga saat ini masih ada pekerjaan besar yang belum terselesaikan di Kabupaten Nduga, yaitu tentang belum bisa menjawab kejadian pembantaian terhadap karyawan PT. Istaka Karya. Dimana sebanyak 19 orang jadi korban sia-sia.
Kapolda berharap bantuan dari orang tua yang ada di Kabupaten Nduga terutama bupati, ketua DPR dan lainnya untuk duduk bersama dan bicarakan hal ini dengan baik. Jika tidak, maka PR itu belum terselesaikan.
“Hingga saat ini, Egianus dan kawan-kawan yang melakukan eksekusi tehadap 19 orang karyawan PT. Istaka Karya itu belum bisa kami tangkap. Ada satu dua orang yang terdeteksi dan kami lakukan penangkapan, kalau pembuktiannya tidak cukup atau tidak masuk dalam DPO. Maka kami lepaskan mereka, prinsipnya kita melakukan upaya penegakan hukum,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan adanya postingan di salah satu media sosial tentang krisis keamanan di Papua menyoroti instruksi Presiden Joko Widodo, yang memerintahkan TNI dan Polri untuk memburu pemberontak pro-kemerdekaan bersenjata yang dituduh bertanggung jawab atas pembantaian di Nduga pada tahun 2018 di Papua, dan telah menyebabkan krisis keamanan bagi kehidupan warga sipil di wilayah tersebut, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menegaskan bahwa tudingan yang mengatakan bahwa aparat TNI-Polri menjadi penyebab sumber kekerasan di Kabupaten Nduga itu tidak benar.
Sebab kehadiran aparat TNI-Polri di Kabupaten Nduga adalah untuk menjamin dan memastikan keamanan di daerah itu.
Penegasan tersebut disampaikannya berkaitan dengan adanya permasalahan dalam hal ini aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di daerah itu. Sehingga diperlukan kehadiran pihak keamanan untuk melakukan penegakkan hukum. Permasalahan yang ada di sana adalah adanya Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus mengganggu keamanan, bukan aparat TNI-Polri.
Kabid Humas mencontohkan, permasalahan yang terjadi dimulai pada akhir tahun 2018 lalu dimana terdapat 19 karyawan PT. Istaka Karya yang meninggal dunia akibat dibantai KKB sedangkan 4 orang lainnya masih belum ditemukan sampai sekarang.
“Ini yang kemudian menjadi atensi bersama. Apalagi belum terungkap sampai saat ini sehingga diperlukan kehadiran aparat baik itu TNI-Polri untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten Nduga,” ucap Kamal.
Terkait kejadian PT. Istaka Karya ada kebijakan untuk penegakan hukum guna mengejar para pelaku tersebut. Bahkan, Menkopolhukam, Mendagri dan Wakapolri serta Kasum TNI datang ke Papua. Panyampaian Menkopohukam dan Mendagri minta agar penegakan hukum di Papua tetap pengendalinya adalah Kapolda Papua dan wakilnya adalah Pangdam XVII/Cenderawasih.
“Jika ada pemberitaan adanya pengungsi akibat kehadiran pasukan non organik itu tidak benar. Kelompok atau perorangan yang menyampaikan adanya pengungsian agar media yang akan mempublikasikan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak baik Polri dan TNI yang tertuduh. Karena Kapolda Papua beberapa kali mengecek langsung adanya pengungsi dari Nduga di Wamena. Bahkan saat itu mengajak beberapa media untuk memastikan informasi yang ada saat itu,” beber Kamal.
Polda Papua memastikan, selama masih adanya kelompok-kelompok yang mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua maka upaya penegakkan hukum akan terus dilakukan demi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nduga. Hanya saja, menurutnya, hal ini sengaja dipolitisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang menginginkan penarikan aparat dari Kabupaten Nduga.
Kabid Humas meminta semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk turut ambil bagian dan mendukung keberadaan aparat non organik yang sejatinya bermaksud melindungi dan menegakan hukum di Kabupaten Nduga. Termasuk berupaya menuntaskan kasus pembantaian terhadap puluhan karyawan PT. Istaka Karya dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh KKB di wil Nduga dan lainya.
“Semua pihak harus mendukung program-program pemerintah dalam membangun Papua kedepan yang lebih baik dengan menyejahterakan masyarakatnya,” pungkasnya. (fia/nat)
