JAYAPURA – Salah satu Pengamat Kebijakan Publik Papua, Methodius Kossay mengkhawatirkan agenda Pemungutan Suara Ulang (PSU) Papua pada 6 Agustus melahirkan sandungan yang justru datang dari pihak penyelenggara.
Methodius melihat sinergitas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai penyelengga Pemilu di delapan kabupaten/kota sangat diperlukan dan dinantikan masyarakat Papua. langkah koordinatif dan supervisi dalam membangun ekosistem penyelenggaraan pemilu yang baik penting untuk terus dilakukan.
“PSU Papua adalah tanggung jawab setiap anggota penyelenggara pemilu ditingkat KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta stake holder dalam melaksanakan pesta demokrasi tanggal 6 Agustus 2025 mendatang,” kata Methodius, Minggu (27/7).
Ia melihat beban kerja KPU Provinsi harus diback up oleh KPU Kabupaten/Kota dan bukan berarti sepenuhnya diserahkan kepada KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi.
Dilain sisi, dengan minimnya anggaran PSU di Papua akibat dari efisiensi anggaran maka langkah-langkah koordinasi dan konsolidasi sangat penting dilakukan serta tanggung jawab moral dari seluruh anggota KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun catatan akademisi Kampus Stekom Semarang ini adalah faktor ego sektoral yang dipredisksi akan menghambat proses penyelenggaraan PSU di Papua.
“Ini tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut akan ada dalam internal bidang/unit kerja dan sesama anggota KPU ditingkat provinsi dan kabupaten,” bebernya.
Tanggung jawab kan Kesadarannya dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara Pemilu harus dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.
“Belajar dari penyelenggara Pilkada 2024 yang mengakibatkan PSU di Papua maka setiap anggota penyelenggata harus berintegritas dan memegang sumpahnya dalam menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil,” tambahnya.
JAYAPURA – Salah satu Pengamat Kebijakan Publik Papua, Methodius Kossay mengkhawatirkan agenda Pemungutan Suara Ulang (PSU) Papua pada 6 Agustus melahirkan sandungan yang justru datang dari pihak penyelenggara.
Methodius melihat sinergitas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai penyelengga Pemilu di delapan kabupaten/kota sangat diperlukan dan dinantikan masyarakat Papua. langkah koordinatif dan supervisi dalam membangun ekosistem penyelenggaraan pemilu yang baik penting untuk terus dilakukan.
“PSU Papua adalah tanggung jawab setiap anggota penyelenggara pemilu ditingkat KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta stake holder dalam melaksanakan pesta demokrasi tanggal 6 Agustus 2025 mendatang,” kata Methodius, Minggu (27/7).
Ia melihat beban kerja KPU Provinsi harus diback up oleh KPU Kabupaten/Kota dan bukan berarti sepenuhnya diserahkan kepada KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi.
Dilain sisi, dengan minimnya anggaran PSU di Papua akibat dari efisiensi anggaran maka langkah-langkah koordinasi dan konsolidasi sangat penting dilakukan serta tanggung jawab moral dari seluruh anggota KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun catatan akademisi Kampus Stekom Semarang ini adalah faktor ego sektoral yang dipredisksi akan menghambat proses penyelenggaraan PSU di Papua.
“Ini tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut akan ada dalam internal bidang/unit kerja dan sesama anggota KPU ditingkat provinsi dan kabupaten,” bebernya.
Tanggung jawab kan Kesadarannya dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara Pemilu harus dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.
“Belajar dari penyelenggara Pilkada 2024 yang mengakibatkan PSU di Papua maka setiap anggota penyelenggata harus berintegritas dan memegang sumpahnya dalam menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil,” tambahnya.
