JAYAPURA – Sejumlah pemuda asal Waropen yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Papua, Senin (27/5) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Papua untuk mengingatkan Kajati terkait kasus dana hibah di Kabupaten Waropen.
Perkara yang disinggung adalah terkait dana hibah tahun 2022 untuk pembangunan salah satu gereja di Waren, Waropen sebagaimana sebelumnya disuarakan oleh salah satu LSM di Papua. Massa berjumlah 50 orang ini datang dengan membawa sejumlah spanduk.
Ketua Forum Pemuda Peduli Pembangunan, Paul Ohee menjelaskan bahwa aksi ini untuk mengawal proses demokrasi yang sehat khususnya di Waropen. Pihaknya tak mau momentum Pemilu justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik.
“Terkait penggunaan dana hibah sudah ada surat klarifikasi dan kami minta jangan ada kelompok yang bermain di air keruh. Banyak yang tidak melihat kelebihan tetapi mengungkit kekurangan. Mengkriminalisasi para pihak yang mau maju memimpin, itu kurang bagus,” kata Paul Ohee di halaman Kejati, Senin (27/5).
Disini Jansen Kareth selaku sekretaris juga meminta pihak kejaksaan cermat melihat persoalan dana hibah tahun 2022. Jangan karena kepentingan akhirnya semua dipolitisasi dan mengarah pada kriminalisasi sebab kasus ini sudah ditangani. Ia berharap para pihak yang akan maju bisa bersaing secara sehat apalagi dalam Pemilu nanti semua anak Waropen juga yang akan maju.
Pihak adat yang sempat dikaitkan juga memberi klarifikasi. Frans Wonotorey dari perwakilan masyarakat adat menegaskan bahwa jika ada yang membawa nama adat itu adalah oknum dan tidak mempresentasekan adat. “Lalu status adat kami belum ada kepala suku sehingga kalau ada yang membawa surat kami sampaikan bahwa itu surat palsu untuk membenturkan masyarakat adat kami,” tutupnya. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Sejumlah pemuda asal Waropen yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Papua, Senin (27/5) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Papua untuk mengingatkan Kajati terkait kasus dana hibah di Kabupaten Waropen.
Perkara yang disinggung adalah terkait dana hibah tahun 2022 untuk pembangunan salah satu gereja di Waren, Waropen sebagaimana sebelumnya disuarakan oleh salah satu LSM di Papua. Massa berjumlah 50 orang ini datang dengan membawa sejumlah spanduk.
Ketua Forum Pemuda Peduli Pembangunan, Paul Ohee menjelaskan bahwa aksi ini untuk mengawal proses demokrasi yang sehat khususnya di Waropen. Pihaknya tak mau momentum Pemilu justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik.
“Terkait penggunaan dana hibah sudah ada surat klarifikasi dan kami minta jangan ada kelompok yang bermain di air keruh. Banyak yang tidak melihat kelebihan tetapi mengungkit kekurangan. Mengkriminalisasi para pihak yang mau maju memimpin, itu kurang bagus,” kata Paul Ohee di halaman Kejati, Senin (27/5).
Disini Jansen Kareth selaku sekretaris juga meminta pihak kejaksaan cermat melihat persoalan dana hibah tahun 2022. Jangan karena kepentingan akhirnya semua dipolitisasi dan mengarah pada kriminalisasi sebab kasus ini sudah ditangani. Ia berharap para pihak yang akan maju bisa bersaing secara sehat apalagi dalam Pemilu nanti semua anak Waropen juga yang akan maju.
Pihak adat yang sempat dikaitkan juga memberi klarifikasi. Frans Wonotorey dari perwakilan masyarakat adat menegaskan bahwa jika ada yang membawa nama adat itu adalah oknum dan tidak mempresentasekan adat. “Lalu status adat kami belum ada kepala suku sehingga kalau ada yang membawa surat kami sampaikan bahwa itu surat palsu untuk membenturkan masyarakat adat kami,” tutupnya. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
