DPR Harap Ada Kolaborasi  Pemerintah dan Pemilik Ulayat

Sehingga Program Dapat Berjalan Maksimal

SENTANI- Ketua DPRD kabupaten Jayapura,  Klemens Hamo mengatakan, cukup banyak program dari pemerintah Kabupaten Jayapura yang sejauh ini tidak bisa berjalan maksimal, karena terganjal berbagai persoalan yang terjadi. Salah satunya persoalan dengan pemilik ulayat.

“Harapan kita kepada seluruh pemilik hak ulayat,  ketika pembangunan  sedang berjalan mohon didukung dan kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat,  tolong dibicarakan dengan baik,” kata Klemens Hamo, Jumat (25/11).

Diakuinya,  sejauh ini ada banyak sekali program yang diturunkan oleh pemerintah melalui program kerjanya untuk masyarakat di Kabupaten Jayapura,  tetapi terbentur dengan masalah tanah atau hak ulayat. Dengan adanya permasalahan ini, tentunya program-program kerja tidak akan berjalan maksimal sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

“Jadi pemerintah punya niat baik termasuk DPR,  tetapi dengan hak ulayat  terbentur terus.  Mudah-mudahan untuk penetapan ke depan di 2023, semua proses bisa berkolaborasi,  pemerintah dengan pemilik hak ulayat,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk ada ketegasan dalam proses pembayaran tanah terhadap masyarakat pemilik hak ulayat. Dimana itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata aturan yang ada. “Harus ada ketegasan dan pembayaran harus sesuai dengan aturan, jangan ada di luar itu,” ujarnya.

Dia menambahkan,  saat ini pemerintah dan pihak DPR sudah membahas penetapan APBD induk tahun 2023. Sehubungan dengan itu,  sesuai agenda DPR telah menjalankan beberapa tahapan pertama rapat dengar pendapat dan juga melakukan kunjungan kerja ke masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Jayapura.

Dia memastikan untuk program kerja di tahun 2023 di masa pemerintahan transisi sampai di 2024 nanti,  fokus Pemerintah Kabupaten Jayapura tetap mengarah kepada pemberdayaan ekonomi, perbaikan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura supaya bekerjasama dengan pemerintah dalam mendukung dan mewujudkan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. (roy/ary)

Sehingga Program Dapat Berjalan Maksimal

SENTANI- Ketua DPRD kabupaten Jayapura,  Klemens Hamo mengatakan, cukup banyak program dari pemerintah Kabupaten Jayapura yang sejauh ini tidak bisa berjalan maksimal, karena terganjal berbagai persoalan yang terjadi. Salah satunya persoalan dengan pemilik ulayat.

“Harapan kita kepada seluruh pemilik hak ulayat,  ketika pembangunan  sedang berjalan mohon didukung dan kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat,  tolong dibicarakan dengan baik,” kata Klemens Hamo, Jumat (25/11).

Diakuinya,  sejauh ini ada banyak sekali program yang diturunkan oleh pemerintah melalui program kerjanya untuk masyarakat di Kabupaten Jayapura,  tetapi terbentur dengan masalah tanah atau hak ulayat. Dengan adanya permasalahan ini, tentunya program-program kerja tidak akan berjalan maksimal sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

“Jadi pemerintah punya niat baik termasuk DPR,  tetapi dengan hak ulayat  terbentur terus.  Mudah-mudahan untuk penetapan ke depan di 2023, semua proses bisa berkolaborasi,  pemerintah dengan pemilik hak ulayat,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk ada ketegasan dalam proses pembayaran tanah terhadap masyarakat pemilik hak ulayat. Dimana itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata aturan yang ada. “Harus ada ketegasan dan pembayaran harus sesuai dengan aturan, jangan ada di luar itu,” ujarnya.

Dia menambahkan,  saat ini pemerintah dan pihak DPR sudah membahas penetapan APBD induk tahun 2023. Sehubungan dengan itu,  sesuai agenda DPR telah menjalankan beberapa tahapan pertama rapat dengar pendapat dan juga melakukan kunjungan kerja ke masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Jayapura.

Dia memastikan untuk program kerja di tahun 2023 di masa pemerintahan transisi sampai di 2024 nanti,  fokus Pemerintah Kabupaten Jayapura tetap mengarah kepada pemberdayaan ekonomi, perbaikan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura supaya bekerjasama dengan pemerintah dalam mendukung dan mewujudkan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. (roy/ary)