JAYAPURA – Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2019 kepada DPR Papua yang dibacakan oleh Pjs Sekda Papua, Ridwan Rumasukun mencatat sejumlah kemajuan. Dibacakan bahwa fokus pembangunan tahun 2019 mengambil tema pemantapan kualitas hidup untuk kemandirian daerah dan beberapa aspek telah menjadi fokus pembangunan.
Aspek tersebut terfokus pada peningkatan pembangunan manusia dengan difokuskan pengembagan kualitas dan akses pendidikan di semua jenjang termasuk pengembangan budaya lokal, lalu pengembangan ekonomi daerah dengan menerapkan kawasan strategis dan pengembangan ekonomi kerakyatan, pariwisata, industri kecil dan menengah. Pemerintah Provinsi Papua juga memikirkan soal percepatan konektifitas, penyedian perumahan, pemukiman serta penataan ruang. “Termasuk penyediaan infrastruktus dasar,” kata Rumasukun membacakan LKPJ Gubernur dalam rapat paripurna DPR Papua, Senin (27/7).
Ia juga menjelaskan soal pengelolaan keuangan yang meliputi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dirincikan bahwa kinerja pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan realisasi 10,62 persen atau melampaui target pendapatan daerah sebesar 0,62 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,97 persen. Dengan kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan semakin baik. Ini termasuk pengelolaan belanja daerah dengan membedakan anggaran belanja yang direncanakan dan direalisasikan dimana diakhir tahun mencapai 84,52 persen atau Rp 10,30 triliun dari total anggaran 2019, sebesar Rp 12,18 triliun.
Percepatan realisasi belanja ini karena adanya optimalisasi dan efisiensi belanja yang didukung dengan penguatan pelaksanaan APBD tahun 2019 melalui pengawasan internal dan eksternal. Lalu soal pengelolaan pembiayaan pembangunan Papua kata Rumasukun tetap mengoptimalkan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah.
“Berdasar kinerja pengelolaan keuangan ini, Pemprov Papua mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK terhadap LKPD selama 6 tahun. Dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kami telah mengimplementasikan e-goverment Papua yang terintegrasi melalui i-Papua rencana, i-Papua musrenbang, i-Papua perijinan online, i – Papua pagu anggaran dan i-samsat,” tambahnya.
Upaya lainnya adalah menyangkut peningkatan kualitas manusia Papua yang sehat dan berprestasi dalam kurun 2018-2019. Pemprov mengklaim IPM Papua mengalami kemajuan dimana tahun 2019 mencapai 60,84 meningkat 0,78 poin dan capaian pertumbuhan IPM terakhir adalah 1,30 persen lebih tinggi dibanding tahun 2018.
“Selain itu tingkat kemiskinan juga menurun secara sinfikan dimana tahun 2019 mencapai 26,55 persen sedangkan tahun 2018 sebesar 27,43 persen. Lalu soal kesehatan kami melihat trend angka kasus positif terus bertambah dan saya sampaikan untuk jangan menyerah dengan keadaan, kurangi kerja biasa – biasa saja dan kita dituntut untuk melakukan kerja dengan cara baru yang lebih efektif,” imbuhnya.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua III Edoardus Kaize didamping Ketua DPRP, Johny Banua Rouw dan Wakil Ketua 1, Yunus Wonda serta Yulianus Rumboirussy sebagai Wakil Ketua II. Rapat paripurna ini dihadiri 33 anggota DPR dari 55 anggota DPRP. Setelah agenda ini DPRP akan melanjutkan kegiatan reses turun ke daerah pemilihan. (ade/nat)
