Sebab konflik berkepanjangan ini telah menelan banyak korban. Selama Januari 2025, dua anggota polisi tewas di Papua Pegunungan, diduga akibat serangan TPNPB-OPM. Kemudian Komnas HAM RI mencatat, sepanjang 2024 terdapat 71 korban tewas akibat kekerasan di Papua, terdiri dari 40 warga sipil, 15 aparat keamanan, dan 15 anggota kelompok bersenjata.
“Ini merupakan memori buruk bagi orang Papua yang tidak bisa lagi untuk dibiarkan larut begitu lama,” ujarnya.
Praktisi muda itu juga mengungkapkan bahwa Konflik Papua ini sudah menjadi perhatian dunia. Baru-baru ini, delegasi pemerintah kerajaan Inggris yang dipimpin Catherine West MP bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia terkait konflik Papua.
Hal ini disampaikan kepada Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, pada 20 Januari 2025. “Kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia menyelesaikan konflik Papua berada di titik nadir. Pemerintah perlu menjawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika diplomatis,” ujar Thomas.
Ia pun menyoroti bahwa pelanggaran HAM di Papua kerap tidak diproses secara adil. Pelaku dari aparat keamanan jarang diseret ke pengadilan HAM, dan sebagian besar hanya mendapat sanksi ringan atau promosi. Hal ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.
Sebab konflik berkepanjangan ini telah menelan banyak korban. Selama Januari 2025, dua anggota polisi tewas di Papua Pegunungan, diduga akibat serangan TPNPB-OPM. Kemudian Komnas HAM RI mencatat, sepanjang 2024 terdapat 71 korban tewas akibat kekerasan di Papua, terdiri dari 40 warga sipil, 15 aparat keamanan, dan 15 anggota kelompok bersenjata.
“Ini merupakan memori buruk bagi orang Papua yang tidak bisa lagi untuk dibiarkan larut begitu lama,” ujarnya.
Praktisi muda itu juga mengungkapkan bahwa Konflik Papua ini sudah menjadi perhatian dunia. Baru-baru ini, delegasi pemerintah kerajaan Inggris yang dipimpin Catherine West MP bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia terkait konflik Papua.
Hal ini disampaikan kepada Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, pada 20 Januari 2025. “Kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia menyelesaikan konflik Papua berada di titik nadir. Pemerintah perlu menjawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika diplomatis,” ujar Thomas.
Ia pun menyoroti bahwa pelanggaran HAM di Papua kerap tidak diproses secara adil. Pelaku dari aparat keamanan jarang diseret ke pengadilan HAM, dan sebagian besar hanya mendapat sanksi ringan atau promosi. Hal ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.
