JAYAPURA – Tidak lama lagi pesta demokrasi Pilkada bakal digelar serentak secara nasional. Provinsi Papua dan beberapa kabupaten lainnya juga menggelar hal serupa. Dari yang sudah – sudah, KPU Papua nampaknya tak menutup mata. Evaluasi menyeluruh termasuk mendengar laporan dan temuan saat Pileg lalu terus dilakukan.
Hasilnya, sejumlah perangkat penyelenggara ditingkat bawah baik PPD maupun PPS dievaluasi dan dieliminasi. KPU nampaknya tak mau bulan – bulanan disorot publik hanya karena ulah oknum ditingkat bawah yang mencari keuntungan pribadi dan akhirnya menzolimi hak pilih warga. Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan bahwa pihaknya telah menggantikan semua badan dan anggota ad hoc pada pemilu legislatif dan presiden pada 14 Februari 2024 lalu.
KPU melakukan cuci gudang bagi penyelenggara yang terindikasi “bermain”. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pesta demokrasi harus semakin baik. Menjadi lebih baik dan itu harus didukung dari penyelenggara yang juga bersih.
“Langkah yang kami KPU provinsi lakukan untuk tidak mengulang kejadian Pemilu sebelumnya adalah melakukan proses rekrutmen badan ad hoc dan oknum anggota kemarin yang ikut bermain dalam Pileg kemarin tidak kami rekrut lagi,” jelas Steve Dumbon kepada wartawan, Rabu (25/9).
Hal itu disampaikan Steve Dumbon karena pada pileg kemarin banyak sekali temuan-temuan kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Namun ia tidak sebutkan secara detail terkait dengan kecurangan itu.
“Terutama yang di kota Jayapura, mulai dari KPU Kota Jayapura sampai PPS, semua wajah baru. Yang bermasalah kami bersihkan,” tegasnya.
Lanjut mantan wartawan ini yang dilakukan merupakan salah satu bagian dari komitmen KPU untuk menghadirkan pesta demokrasi yang semakin baik. Lalu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Untuk itu ia berharap dengan direkrutnya orang baru di badan ad hoc dapat menghidari apa yang terjadi pada pileg 14 Februari 2024 lalu.
“Jangan temuan pada Pileg 2024 lalu terulang pada Pilkada 2024,” tambahnya.
Stev tak ingin petugas dibawah asal – asalan sementara yang menanggung akibatnya justru KPU provinsi. “Mereka di bawah kerja ancur-ancuran lalu kami di atas yang setengah mati. Bayangkan dua Minggu kami tidak tidur baik gara-gara tunggu mereka (PPS/PPD) melakukan pleno,” singgungnya.
Steve juga berharap peran aktif masyarakat dan juga mahasiswa sangat diperlukan untuk menjaga proses penyelenggaraan Pilkada berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU kata Steve membuka ruang seluas – luasnya untuk sama – sama mengawal kerja – kerja badan penyelenggara agar tidak meleng. Jika ada temuan, Stev berharap publik bisa melapor agar sama – sama dikoreksi.
“Masyarakat perlu mengambil peran. Mengawasi kerja kerja kami di lembaga ini. Jangan hanya datang dan memilih tapi mari beri masukan dan koreksi atau laporkan jika ada temuan. Kami berharap Pemilu di Papua bisa semakin baik jika sama – sama peduli,” tutupnya. (kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
