JAYAPURA– Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo, menyoroti sejumlah kabupaten yang ada di Papua yang sampai saat ini belum melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), dalam kaitanya mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
“Apa beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri,” ujar JWW singkat, saat membuka kegiatan workshop di kota Jayapura, Selasa 24/10 kemarin.
Sementara itu ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon menjelaskan hingga saat ini baru dua daerah yang sudah melakukan penandatanganan NPHD, yaitu Kota Jayapura dan juga Kabupaten Keerom. Sementara 7 Kabupaten lainnya belum melakukannya termasuk Pemerintah provinsi Papua.
Padahal menurut dia batas akhir penandatanganan naskah dana hibah tersebut akan ditutup pada 30 Oktober nanti.
JAYAPURA– Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo, menyoroti sejumlah kabupaten yang ada di Papua yang sampai saat ini belum melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), dalam kaitanya mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.
“Apa beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri,” ujar JWW singkat, saat membuka kegiatan workshop di kota Jayapura, Selasa 24/10 kemarin.
Sementara itu ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon menjelaskan hingga saat ini baru dua daerah yang sudah melakukan penandatanganan NPHD, yaitu Kota Jayapura dan juga Kabupaten Keerom. Sementara 7 Kabupaten lainnya belum melakukannya termasuk Pemerintah provinsi Papua.
Padahal menurut dia batas akhir penandatanganan naskah dana hibah tersebut akan ditutup pada 30 Oktober nanti.
