JWW Jabat Wakil Menteri PUPR
JAKARTA, Jawa Pos – Janji Presiden Joko Widodo untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien dipertanyakan. Di satu sisi ingin memangkas eselonisasi, namun di sisi lain menambah struktur di kementerian dengan mengangkat 12 orang Wakil Menteri (Wamen) untuk 11 Kementerian. (Selengkapnya lihat grafis)
Jumlah tersebut, meningkat dari sebelumnya yang hanya memiliki 3 Wamen. Yakni Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri keuangan, dan Wakil Menteri ESDM. Terlebih, dari 12 Wamen yang diputuskan, dominasi dari kalangan elit partai politik dan relawan cukup kuat. Yakni 7 orang berbanding 5 orang yang berasal dari kaum profesional.
Pengamat Politik Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, sama seperti menteri, jabatan wakil menteri juga jabatan politis. Posisinya kerap kali diisi untuk mengakomodasi kepentingan. Untuk wamen sendiri, Ujang menilai Jokowi sengaja memperbanyak untuk mewadahi kelompok yang tidak masuk menteri.
“Untuk partai kelas dua. Makanya ada PSI, ada Perindo, relawan,” ujarnya kepada, Jawa Pos, kemarin (25/10). Seperti diketahui, dalam mengarungi pemerintahan keduanya, Jokowi membawa gerbong koalisi yang cukup besar.
Dari segi urgensi, lanjut dia, keberadaan wamen pada kementerian relatif tidak terlalu penting. Sebab sejatinya, menteri sudah dibantu Sekterariat Jenderal dan Dirjen atau Deputi. Namun bagi stabilitas pemerintahan, Presiden berkepentingan untuk mengakomodir berbagai kelompok dan representasi.
“Untuk rakyat nyaris tidak ada. Justru menambah anggaran yang dikeluarkan. Tapi untuk Jokowi ini penting,” imbuhnya.
Pernyataan senada disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Defny Holidin. Menurut dia, keputusan presiden akan berpengaruh besar terhadap kecepatan jalannya roda pemerintahan. “Saya melihat justru penyelenggaraan pemerintah akan tidak efektif,” ungkap dia kepada Jawa Pos kemarin.
Apalagi, dari 12 wamen, lebih banyak yang berasal dari parpol, relawan, serta profesional yang sudah terafiliasi parpol. Fakta itu bertentangan dengan niat mereformasi birokrasi. “Itu berarti berlawanan dengan tujuan awal kita membangun reformasi birokrasi yang terlembagakan, yang efisien, yang bisa mengoptimalkan fungsi kerja birokrasi,” terangnya.
Keputusan yang diambil oleh Jokowi, kata dia, memang mirip dengan langkah SBY ketika memulai era kedua kepemimpinannya. Namun demikian, dia melihat corak yang tampak dari komposisi wamen Jokwi jauh dari rasionalitas oleh publik. “Jadi, kita mungkin bisa menerima posisi wamen itu kalau memang ada keterbatasan kapasitas birokrasi,” imbuhnya. Padahal, sudah ada pejabat-pejabat karir yang memiliki kompetensi memadai seperti dirjen dan deputi.
Hal lain yang kurang positif adalah adanya wamen yang dipasangkan dengan menteri yang berasal dari parpol. Dia khawatir nantinya lebih banyak penetrasi politik ketimbang kerja nyata. Komposisi menteri dan wamen seperti itu, masih kata Defny, bertentangan dengan tujuan reformasi birokrasi yang ingin mencegah terjadinnya politisasi birokrasi.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman membantah anggapan birokrasi akan melambat. Sebaliknya, keberadaan Wamen akan membuat pekerjaan lebih terakselerasi. ”Karena kan presiden pengen cepat kerjanya. Jadi harus dibantu oleh banyak,” ujarnya.
Yang terpenting, lanjutnya, pembagian tugas untuk wamen harus jelas. Untuk Kementerian Pertahanan misalnya, visi Presiden untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan dalam negeri akan terbantu dengan adanya Wamen yang memiliki latar belakang industri.
“Pak Trenggono kan keahliannya di korporasi, pembangunan industri. Jadi beliau akan bantu pak prabowo dalam upaya industrialisasi pertahanan negara,” imbuhnya.
Selain itu, hal lain yang ingin dicapai dengan banyaknya Wamen adalah menambah representasi. Sehingga kabinet bisa terisi oleh putra-putri terbaik Indonesia. ”Semua pulau-pulau besar terwakili ya sudah ya. Jawa, sumatera, kalimantan kan ada putra dayak. Putra papua sudah ada, Putra dari sulawesi utara ya. Jadi semuanya sudah lengkap selesai,” kata dia.
Tugas-tugas Wamen
Sementara itu, sama seperti pengumuman menteri Rabu (23/10) lalu, Presiden Joko Widodo juga memperkenalkan langsung para Wamen, kemarin. Hanya saja, jika menteri diperkenalkan di undakan halaman depan Istana Merdeka, pengenalan Wamen digelar di undakan dalam istana yang ukurannya lebih kecil.
Sambil memperkenalkan, Jokowi langsung memberi tugas. Kepada Wamenlu Mahendra Siregar, Presiden meminta untuk fokus pada diplomasi ekonomi. Khususnya terkait perjanjian perdagangan antar negara dan investasi global. “Misalnya Indonesia-Australia CEPA yang belum, saya berikan target kepada pak wamenlu untuk selesaikan,” ujarnya.
Sementara untuk Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Presiden meminta untuk fokus membantu Menhan Prabowo Subianto dalam hal pengembangan industri strategis pertahanan. Kemudian untuk Wamenpar Angela Tanoesoedibjo, Jokowi meminta untuk memperkuat promosi pariwisata.”Pengusaha yang berpengalaman di bidang media. Pinter dalam promosi-promosi,” kata dia.
Selanjutnya kepada Wamen ATR Surya Chandra meminta untuk fokus pada penyelesaian konflik agaria dan sengketa lahan. Lalu Wamen PUPR Wempi Wetipo diminta untuk fokus pada pengawasan proyek infrastruktur, khususnya yang ada di Indonesia timur.
Untuk Wamen LHK Alue Dohong, Jokowi meminta untuk fokus pada pelestarian hutan dan lingkungan. Lalu kepada Wamendes Budi Arie Setiadi, Presiden menginstruksikan untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana desa. “Karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air, Pak Mendes perlu diberikan back up,” ucapnya.
Kemudian kepada Wamenag Zainut Tauhid, presiden kelahiran Solo itu meminta untuk mendukung posisi menteri. Khususnya terkait pendidikan agama dan dakwah. Sementara Wamendag Jerry Sambuaga diminta untuk fokus pada perjanjian perdagangan dan peningkatan ekspor ke pasar-pasar baru.
“Pak Wamenkeu, Suahasil Nazara. Beliau sudah lama berekcimupung lama, sehingga optimalisasi anggaran agar tepat sasaran dan berikan manfaat pada rakyat bisa dilakukan,” tuturnya menambahkan.
Terakhir, Jokowi meminta duet Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartiko Wirdjoatmodjo dapat memperkuat pengawasan dan mengawal peningkatan valuasi aset BUMN. Jokowi mengaku sengaja memberi dua wamen mengingat jangkauannya yang luas. “BUMN gede sekali, kita ada 140-an BUMN dengan aset kurang lebih 8.400 Triliun,” ungkapnya.
Setelah dilantik, Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi didampingi sang istri Salimah, langsung ngantor di kantor Kemenag Lapangan Banteng. Setelah bertemu dengan Menag Fachrul Razi, dia menuju ruangan kerjanya. Kepada media, Politisi PPP itu menegaskan bahwa dirinya menjadi wakil menteri sebagai representasi PPP.
“Tapi kalau dada saya dibelah, keluarlah darah NU,” katanya. Dia mengatakan tidak ada penugasan spesifik dari Presiden Joko Widodo terkait posisinya sebagai wakil menteri. Sambil berjalan, pembagian tugas akan dibicarakan dengan Menag Fachrul.
Meskipun begitu, Zainut mengungkapkan beberapa arahan saat dia diterima Presiden Jokowi sebelum pelantikan. Diantaranya adalah peningkatan mutu pendidikan madrasah dan Diniyah, serta pendidikan keagamaan lainnya. Termasuk juga pendidikan di pesantren. Tujuannya untuk peningkatan mutu SDM. Sesuai dengan program besar pemerintahan Jokowi jilid kedua.
“Kemudian juga terkait dengan pengembangan dakwah keagamaan. Agar dakwah itu sesuai dengan tujuan,” tuturnya. Menurut dia dakwah sesuai tujuan yaitu meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan umat. Serta mendorong ukhuwah persaudaraan dan toleransi.
Zainut mencontohkan ada ceramah atau khutbah yang isinya itu bukan memberikan kesejukan. Tidak memberikan pesan-pesan damai. Tapi isinya justru pesan penuh dengan provokasi. “(Dakwah seperti, Red) Ini juga perlu dicermati. Jangan sampai dakwah malah menimbulkan perpecahan di umat,” katanya.
Apalagi di era media sosial saat ini. Ada dakwah dengan khusus disampaikan melalui media sosial. Dakwah semacam ini bisa menimbulkan dampak, jika tidak dikelola dengan baik. Justru akan menimbulkan perpecahan dengan umat.
Terkait dengan munculnya polemik sosok Menag yang pensiunan jenderal TNI, Zainut berharap bisa mereda. Seiring dengan jalinan komunikasi yang baik antara Kemenag dengan ormas-ormas keagamaan. Zainut mengatakan bersama Menag Fachrul tentu akan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh ormas keagamaan. Dia juga mengatakan Presiden Jokowi pasti memiliki pertimbangan mengangkat para menteri-menterinya.
Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, meski memiliki dua wamen, nantinya tidak akan ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara wakil menteri dengan deputi. “Nanti duduk juga dengan para deputi, ada tugas jobdesk yang baru,” ujarnya.
Sayangnya, dia masih enggan menjelaskan secara detail tentang pembagian tupoksi wakil menteri dengan deputi. Pada masa menteri BUMN Rini Soemarno, memang tidak ada wakil menteri yang mendampingi. Rini hanya didampingi oleh tujuh deputi.
Di antaranya Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi Bidang Usaha Energi, Logsitik, Kawasan dan Pariwisata, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Lalu, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha serta Deputi Infrastruktur Bisnis.
Saat ini, sejumlah pekerjaan rumah telah menanti untuk diselesaikan oleh Erick Thohir, Budi Gunadi Sadikin maupun Kartika Wirjoatmodjo. Salah satunya proyek kereta cepat Jakarta – Bandung, Jakarta – Surabaya, lalu negosiasi valuasi RDMP (Refinery Development Master Plan) Cilacap antara Pertamina dengan Saudi Aramco maupun gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Negosiasi Aramco dan Pertamina untuk pembangunan refinery ini bagus untuk (ketahanan) energi nasional. Lalu, Jiwasraya kita tahu bagaimana kondisinya, kita cari tahu cari solusinya,” ungkap Bos Mahaka Group tersebut. Budi Gunadi Sadikin memiliki pengalaman mumpuni dalam memimpin BUMN melakukan negosiasi dengan korporasi asing.
Dia berhasil memimpin PT Inalum (Persero) membeli saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia. Saat ini, Inalum juga mengemban amanat guna membeli saham hasil divestasi PT Vale Indonesia. Erick juga berjanji untuk tidak melakukan bongkar pasang direksi BUMN dalam jangka waktu relatif singkat.
“Selama mereka profesional dan target bottomline (laba) tercapai. Walaupun kita sepakat kemarin, namanya korporasi kan profit oriented tetapi ada juga yang memang harus rugi karena kebijakan untuk pembangunan,” terangnya. (far/syn/wan/vir/JPG)
