NABIRE – Ketua KPU Dogiyai, Elias Ramos Petege mengusulkan pemerintah dan KPU RI agar meninjau ulang sistem noken di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Hanya usulan tersebut bukan pada Pemilu tahun 2024 ini melainkan Pemilu tahun 2029 mendatang.
Usulan Seperti ini sejatinya bukan hal baru melainkan sudah muncul pada beberapa periode sebelumnya. Namun selalu melahirkan pro kontra bahkan yang terakhir memunculkan putusan MK menyangkut esensi demokrasi.
“Penerapan dualisme Demokrasi di Papua yaitu Demokrasi Liberal (satu orang satu suara) dan demokrasi pancasila (Musyawarah mufakat dalam sistem demokrasi) membawa dampak buruk dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan,” jelas Ramos Patege usai mengikuti FGD tentang penggunaan sistem noken oleh KPU RI di Jakarta, Kamis,(22/8)
Karenanya perlu ditinjau ulang penerapan sistem noken di Papua terutama Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada masa yang akan datang. Menurut Petege, pemerintah mesti konsisten mengimplementasikan satu model demokrasi, apakah model demokrasi liberal ataukah demokrasi pancasila yang menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat atau aklamasi.
“Jika memberlakukan demokrasi ala Pancasila,harusnya dipraktekan di Seluruh Indonesia mengingat musyawarah telah membudaya dalam masyarakat adat di seluruh dunia,” tuturnya. Ketua KPU juga menyoroti kelemahan administrasi pemilu terutama dalam pemungutan suara dengan sistem noken yang dimuat dalam keputusan KPU No 6 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu bab IV, pon C Angka 1 dan 2.
NABIRE – Ketua KPU Dogiyai, Elias Ramos Petege mengusulkan pemerintah dan KPU RI agar meninjau ulang sistem noken di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Hanya usulan tersebut bukan pada Pemilu tahun 2024 ini melainkan Pemilu tahun 2029 mendatang.
Usulan Seperti ini sejatinya bukan hal baru melainkan sudah muncul pada beberapa periode sebelumnya. Namun selalu melahirkan pro kontra bahkan yang terakhir memunculkan putusan MK menyangkut esensi demokrasi.
“Penerapan dualisme Demokrasi di Papua yaitu Demokrasi Liberal (satu orang satu suara) dan demokrasi pancasila (Musyawarah mufakat dalam sistem demokrasi) membawa dampak buruk dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan,” jelas Ramos Patege usai mengikuti FGD tentang penggunaan sistem noken oleh KPU RI di Jakarta, Kamis,(22/8)
Karenanya perlu ditinjau ulang penerapan sistem noken di Papua terutama Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada masa yang akan datang. Menurut Petege, pemerintah mesti konsisten mengimplementasikan satu model demokrasi, apakah model demokrasi liberal ataukah demokrasi pancasila yang menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat atau aklamasi.
“Jika memberlakukan demokrasi ala Pancasila,harusnya dipraktekan di Seluruh Indonesia mengingat musyawarah telah membudaya dalam masyarakat adat di seluruh dunia,” tuturnya. Ketua KPU juga menyoroti kelemahan administrasi pemilu terutama dalam pemungutan suara dengan sistem noken yang dimuat dalam keputusan KPU No 6 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu bab IV, pon C Angka 1 dan 2.
