JAYAPURA-Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua, Josefient Braundame, mengungkapkan bahwa hingga kini berbagai persoalan sosial yang menimpa perempuan dan anak di Papua masih tergolong tinggi.
Persoalan itu meliputi anak dan perempuan dengan HIV/AIDS, tuberkulosis (TB), anak jalanan, perempuan dan anak dalam jaringan prostitusi, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika, serta tingginya angka kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Tak hanya itu, masalah anak yang belum memiliki hak identitas seperti akta kelahiran juga masih menjadi persoalan serius.
“Berdasarkan data kami, masih ada empat kabupaten di Papua yang jumlah anak pemilik akta kelahiran di bawah 50 persen. Artinya, masih banyak anak belum memiliki hak identitas secara sah,” ungkap Josefient saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR Papua, Kamis (23/10).
Menurutnya, sebagian besar persoalan tersebut bersumber dari kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Kondisi ekonomi yang sulit kerap membuat anak-anak mudah terjerumus dalam dunia gelap, termasuk prostitusi online dan penggunaan narkoba.
“Banyak anak yang akhirnya hidup di jalanan karena faktor ekonomi. Mereka berpikir cara cepat mendapatkan uang adalah melalui hal-hal yang justru merusak masa depan,” jelasnya.
JAYAPURA-Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua, Josefient Braundame, mengungkapkan bahwa hingga kini berbagai persoalan sosial yang menimpa perempuan dan anak di Papua masih tergolong tinggi.
Persoalan itu meliputi anak dan perempuan dengan HIV/AIDS, tuberkulosis (TB), anak jalanan, perempuan dan anak dalam jaringan prostitusi, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika, serta tingginya angka kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Tak hanya itu, masalah anak yang belum memiliki hak identitas seperti akta kelahiran juga masih menjadi persoalan serius.
“Berdasarkan data kami, masih ada empat kabupaten di Papua yang jumlah anak pemilik akta kelahiran di bawah 50 persen. Artinya, masih banyak anak belum memiliki hak identitas secara sah,” ungkap Josefient saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR Papua, Kamis (23/10).
Menurutnya, sebagian besar persoalan tersebut bersumber dari kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Kondisi ekonomi yang sulit kerap membuat anak-anak mudah terjerumus dalam dunia gelap, termasuk prostitusi online dan penggunaan narkoba.
“Banyak anak yang akhirnya hidup di jalanan karena faktor ekonomi. Mereka berpikir cara cepat mendapatkan uang adalah melalui hal-hal yang justru merusak masa depan,” jelasnya.
