Insiden Intan Jaya Akan Dilaporkan ke Presiden
JAYAPURA – Eskalasi kekerasan bersenjata yang terjadi di Tanah Papua menjadi catatan khusus bagi Komnas HAM Papua. Dan untuk kesekian kali, komisi ini kembali mengirim surat ke Presiden Prabowo untuk ikut memberi perhatian.
“Soal kekerasan di tanah Papua dengan korban yang terus berjatuhan, kami akan bersurat ke presiden,” kata Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (23/10).
Untuk kasus-kasus yang menonjol, Komnas HAM sedang merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan stakeholder terkait. Kata Frits, ada dua tindak lanjut. Pertama, tindak lanjut untuk ke lokasi. Kedua, mengumpulkan stakeholder yang lebih luas untuk melihat penyebab yang berkepanjangan. Sepanjang tahun ini misalnya, Komnas HAM mengirim tim ke Kabupaten Nabire dan Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Tahun 2025 pihaknya menerima aduan dan laporan dari masyarakat di beberapa wilayah di tanah Papua. Frits mengaku, Tahun 2025, lebih dari 50 kasus yang menonjol di Papua. Untuk itu, Komnas HAM sedang merumuskan cara untuk menghentikan kekerasan ketimbang merespon satu per satu kasus.
”Tahun ini, tidak efektif untuk menekan angka kekerasan di atas tanah Papua. Untuk itu, Komnas HAM sedang merumuskan segala cara dan kewenangan yang ada di Komnas untuk menyentuh akar persoalan,”
Insiden Intan Jaya Akan Dilaporkan ke Presiden
JAYAPURA – Eskalasi kekerasan bersenjata yang terjadi di Tanah Papua menjadi catatan khusus bagi Komnas HAM Papua. Dan untuk kesekian kali, komisi ini kembali mengirim surat ke Presiden Prabowo untuk ikut memberi perhatian.
“Soal kekerasan di tanah Papua dengan korban yang terus berjatuhan, kami akan bersurat ke presiden,” kata Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (23/10).
Untuk kasus-kasus yang menonjol, Komnas HAM sedang merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan stakeholder terkait. Kata Frits, ada dua tindak lanjut. Pertama, tindak lanjut untuk ke lokasi. Kedua, mengumpulkan stakeholder yang lebih luas untuk melihat penyebab yang berkepanjangan. Sepanjang tahun ini misalnya, Komnas HAM mengirim tim ke Kabupaten Nabire dan Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Tahun 2025 pihaknya menerima aduan dan laporan dari masyarakat di beberapa wilayah di tanah Papua. Frits mengaku, Tahun 2025, lebih dari 50 kasus yang menonjol di Papua. Untuk itu, Komnas HAM sedang merumuskan cara untuk menghentikan kekerasan ketimbang merespon satu per satu kasus.
”Tahun ini, tidak efektif untuk menekan angka kekerasan di atas tanah Papua. Untuk itu, Komnas HAM sedang merumuskan segala cara dan kewenangan yang ada di Komnas untuk menyentuh akar persoalan,”
