KNPB Singgung Tujuh Karyawan Freeport yang Tertimbun
JAYAPURA – Hari ini (Selasa,23/9) Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Ia dijadwalkan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Pidato Prabowo di PBB diharapkan menjadi peneguhan peran Indonesia di dunia internasional dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan memperkuat kerja sama global.
Hanya saja meski sudah berada di Amerika sejak hari Minggu (21/9) ternyata ada kelompok yang menganggap jika Prabowo tidak layak untuk berbicara di forum internasional.
Pasalnya Prabowo memiliki rekam jejak keterlibatan kasus pelanggaran HAM dan itu dikecam seluruh dunia. Kelompok atas nama Komite Nasional Papua Barat ini menganggap seorang yang terlibat pelanggaran HAM tidak layak diberi ruang berbicara di kancah internasional.
“Kami mendesak negara-negara anggota PBB, khususnya negara-negara Melanesia dan Pasifik, untuk tidak diam, tetapi menolak dan mengecam kehadiran Prabowo di forum internasional,” kata Lince Tabuni, Ketua Komisariat Hukum dan Ham KNPB di Perumnas III Waena, Senin (22/9). Lince ketika itu didampingi Ketua Umum KNPB, Agus Kossay dan sejumlah anggota dan simpatisan lainnya.
KNPB Singgung Tujuh Karyawan Freeport yang Tertimbun
JAYAPURA – Hari ini (Selasa,23/9) Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Ia dijadwalkan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat. Pidato Prabowo di PBB diharapkan menjadi peneguhan peran Indonesia di dunia internasional dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan memperkuat kerja sama global.
Hanya saja meski sudah berada di Amerika sejak hari Minggu (21/9) ternyata ada kelompok yang menganggap jika Prabowo tidak layak untuk berbicara di forum internasional.
Pasalnya Prabowo memiliki rekam jejak keterlibatan kasus pelanggaran HAM dan itu dikecam seluruh dunia. Kelompok atas nama Komite Nasional Papua Barat ini menganggap seorang yang terlibat pelanggaran HAM tidak layak diberi ruang berbicara di kancah internasional.
“Kami mendesak negara-negara anggota PBB, khususnya negara-negara Melanesia dan Pasifik, untuk tidak diam, tetapi menolak dan mengecam kehadiran Prabowo di forum internasional,” kata Lince Tabuni, Ketua Komisariat Hukum dan Ham KNPB di Perumnas III Waena, Senin (22/9). Lince ketika itu didampingi Ketua Umum KNPB, Agus Kossay dan sejumlah anggota dan simpatisan lainnya.
