Karena itu, Kejati Papua didesak segera melimpahkan perkara ke pengadilan apabila alat bukti telah dinilai cukup. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, ia juga mendorong agar seluruh penggunaan anggaran PON, termasuk di setiap cabang olahraga dan sektor pendukung seperti keamanan, turut diperiksa secara menyeluruh.
“Penegakan hukum harus berjalan objektif dan imparsial. Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya. Ia mengatakan, hingga kini publik masih menunggu kepastian hukum atas kasus dugaan korupsi dana PON Papua tersebut, sekaligus transparansi dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara. Sementara itu, pihak Kejati Papua menyebutkan proses ini sementara berjalan dan saksi-saksi sementara dalam pemeriksaan. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Karena itu, Kejati Papua didesak segera melimpahkan perkara ke pengadilan apabila alat bukti telah dinilai cukup. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, ia juga mendorong agar seluruh penggunaan anggaran PON, termasuk di setiap cabang olahraga dan sektor pendukung seperti keamanan, turut diperiksa secara menyeluruh.
“Penegakan hukum harus berjalan objektif dan imparsial. Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya. Ia mengatakan, hingga kini publik masih menunggu kepastian hukum atas kasus dugaan korupsi dana PON Papua tersebut, sekaligus transparansi dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara. Sementara itu, pihak Kejati Papua menyebutkan proses ini sementara berjalan dan saksi-saksi sementara dalam pemeriksaan. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
